HeadlinePemerintahan

15 Aset Tanah Pemkot Serang Masih Sengketa, KPK: Segera Selesaikan

SERANG, LB– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang mencatat, ada 15 aset tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang masih bersengketa. Mulai dari persoalan sertifikat ganda hingga sertifikat aset atas nama perusahaan.

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pencatatan Aset BPKAD Kota Serang Arif Hidayat mengungkapkan, masih banyak aset Pemkot Serang yang masih bersengketa, baik dengan perusahaan maupun lembaga.

“Berdasarkan catatan saya ada 15 aset tanah Pemkot Serang yang masih bersengketa,” ungkap Arif saat ditemui Lingkarbanten.com di gedung Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Serang, Kamis (30/9/2021).

Arif pun menyebutkan, seperti tanah SDN Seroja dan SDN Cilampang yang saat ini sedang proses pengadilan. Lalu, SDN Panca Marga sedang banding di pengadilan. Kemudian, ada SDN Lontar Baru dan SDN 12 Serang mengalami double bersertifikat atau sertifikat ganda antara Pemkot dengan Brimob.

Advertisement

Selain sekolah, sambung Arif, aset Pemkot Serang yang bersengketa adalah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang yang masih proses pengadilan, serta sebagian tanah di Pasar Kepandean.

“Lalu ada tanah eks bengkok dua lahan yang di atasnya ada perumahan Grand Sutra di Teritih. Di pengampelan juga ada satu yang digunakan PT Papan Taka Indah,” ungkapnya.

Arif melanjutkan, masih ada dua lahan relokasi yang dulu direncanakan untuk gedung SMP 2 di dekat RSUD dr Dradjat Prawiranegara.

“Itu (dua lahan relokasi-red) terbangun bangunan SD di lahan kita, tapi masih atas nama perusahaan,” katanya.

Namun, kata Arif, pihaknya belum mengambil alih karena perusahaan meminta ganti rugi.

Selanjutnya, lahan eks hewan di Lopang yang juga mengalami sertifikat ganda antara Pemkot dengan masyarakat, serta tanah di Stadion Maulana Yusuf yang sebagian dibangun Iwak Banten.

“Yang kita tahu bangunannya milik Pemprov,” ujarnya.

Selain itu, sambung Arif, ada juga tanah UPT Meteorologi di Pakupatan yang secara aset sudah diserahkan dari provinsi ke Pemkot Serang karena Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa wewenang Kemeteorologikan di kabupaten kota.

“Tapi yang diserahkan hanya tanah yang tidak disertai fasilitas Kemeteorologian. Jadi, pelayanan Pemkot belum bisa memberikan pelayanan Kemeteorologian. Harapan kita agar bisa diserahkan juga,” harapnya.

Menanggapi itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II Yudhiawan Wibisono mendorong persoalan tersebut segera diselesaikan, mengingat pihaknya menargetkan 2024 semua aset tersertifikasi.

“Aset-aset pemda yang belum ada sertifikat harus disertifikatkan. Sampai tahun 2024 semua harus sudah 100 persen,” tegasnya. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button