AKSI Boikot Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Lebak

0
222

LINGKARBANTEN.COM – Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indoenesia (AKSI) Kabupaten Lebak melakukan boikot terhadap kegiatan lelang di lingkungan unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Lebak. Pasalnya, kegiatan lelang yang digelar pada tanggal 3 dan 5 September2018 tersebut, panitia lelang masih saja lalai dalam melakukan tufoksinya. Dimana dalam pelaksanaannya panitia tidak mengacu pada perpres yang baru nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.Seharusnya perpres yang baru tersebut dijadikan acuan dalam kegiatan lelang yang diumumkan baru-baru ini oleh panitia lelang.

 

Ketua AKSI Kabupaten Lebak,Rizal Muganegara mengatakan, dirinya melihat dan telah mempelajari dengan seksama bahwa pokja atau panitia lelang masih menggunakan perpres nomor 54 tahun 2010 dalam pembuatan dokumen pengadaannya. Padahal, LKPP adalah lembaga yang berwenang di sektor pengadaaan barang dan jasa pemerintah telah memberikan batas waktu masa transisi terhadap penggunaan perpres nomor  54 tahun 2010 sampai akhir juni 2018.

 

“Itu artinya tidak ada alasan lagi bagi panitia lelang atau ULP di seluruh Indonesia tidak terkecuali Lebak tidak menggunakan perpres yang baru dalam pelaksaan kegiatan tender atau pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Rizal kepada lingkarbanten.com,Selasa (11/09).

 

Dikatakan, pihaknya menilai kegiatan lelang yang dilakukan baru-baru ini lalai karena sebelum ada aturan barupun baik POKJA maupun PPK tidak mampu menghadirkan dokumen pengadaan yang sesuai dengan standar pengadaan yang mengacu pada perpres 54 tahun 2010 yang telah di tetapkan oleh LKPP. Bukti yang tidak terbantahkan ialah dokumen lelang yang diumumkan pada bulan September 2017, sebanyak 23 paket pekerjaan jalan seluruhnya cacat formil, karena dokumen spesifikasi tekhnis Pra RK3K, nomor mata anggaran dan pembayaran serta gambar tekhnis yang disampaikan panitia tidak akuntable.

 

“Ditahun 2018 ini saya juga masih melihat banyak kesalahan sebagai contoh paket lelang dengan kode lelang nomor 3265098  yakni paket pekerjaan jembatan gantung non permanen di Panggarangan yang dimenangkan oleh CV Idham Jaya Pratama, dokumen spesifikasi tekhnis dan dokumen gambar tekhnisnya diduga cacat formil,” ujarnya.

 

Dengan masih ditemukannya kelalaian oleh petugas dan panitia lelang, rizal mengintruksikan kepada seluruh anggota AKSI untuk tidak mengikuti lelang yang di selenggarakan Pemkab Lebak serta agar memboikot lelang di Lebak sebelum panitia lelang melakukan perbaikan total atas perencanaan lelang yang dtuangkan dokumen pengadaannya. Selain itu perpres nomor 16 tahun 2018 harus dijadikan dasar atau pedoman dalam kegiatan lelang. Lelang yang ditayangkan pada 3-5 September 2018 lanjut Rizal, agar dihentikan untuk dievaluasi yang selanjutnya dilelang ulang dengan berpedoman pada perpres baru.

 

“Saya secara pribadi sebagai anggota masyarakat yang dijamin undang-undang telah melayangkan somasi kepada unit kerja pengadaan barang dan jasa atau ULP Kabupaten Lebak, agar menghentikan proses lelang yang telah diumumkan belum lama ini dan saya tidak akan segan-segan akan menempuh jalur hukum jika somasi tersebut tidak di indahkan,”paparnya.(AHF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here