HeadlinePemerintahan

Minim Informasi, Anggota DPRD Cilegon Pertanyakan Pusdatin Covid-19

CILEGON, LBC- Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mengenai Covid-19 dipertanyakan anggota DPRD Cilegon. Pusdatin banyak dikeluhkan warga lantaran minim informasi sehingga sulit diakses.

“Jadi Pusdatin Covid-19 itu dimana yang sebenarnya? Kemudian mengaksesnya melalui apa? Selama ini banyak masyarakat menanyakan ke saya. Dimana saya harus memperoleh tabung oksigen, terus kapasitas rumah sakit penuh atau enggak?,” tanya Wakil Ketua DPRD Cilegon Hasbi Sidik melalui sambungan telepon seluler, Minggu (1/8/2021).

Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu menilai, selama ini Pusdatin Covid-19 minim informasi. Padahal, menurut Hasbi, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) selalu update tentang angka kesembuhan, jumlah yang terpapar, hingga yang meninggal akibat Covid-19. Lantaran itu, kata Hasbi, seharusnya informasi data yang terpusat menginput juga terkait penanganan Covid-19.

“Contohnya, obat apa untuk pencegahan Covid-19. Kemudian harga jualnya berapa dan belinya dimana. Katanya sekarang menuju Smart City dengan digitalisasi, semuanya terhimpun dalam satu pusat informasi. Kan enak, beli obat di apotik anu, harganya sekian. Ini mah boro-boro, nggak ada sama sekali,” keluhnya.

Advertisement

Hasbi pun menyarankan, selama Pandemi Covid Pemkot seharusnya terus melakukan upaya penyebaran informasi, bukan sekadar memberikan imbauan dan mendirikan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), melainkan juga harus melakukan terobosan untuk pengumpulan informasi.

‘Saya nggak tahu kenapa bisa demikian. Seharusnya belajar dari gelombang pertama, untuk penyusunan informasi secara terhimpun dan masyarakat bisa mengakses. Sampai sekarang saya juga tidak tahu seperti apa Pusdatin tersebut,” tukasnya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Cilegon fraksi Persatuan Demokrat Muhamad Ibrohim Aswadi yang berharap, Pemkot Cilegon memiliki pusat informasi yang komplit dan lengkap, bukan hanya data penyebaran angka Covid-19, melainkan tetapi informasi lainnya.

“Kalau selama ini yang ada hanya itu-itu saja, tidak ada update informasi mengenai Pusdatin. Misalnya dalam penyaluran bansos (bantuan sosial), berapa Kecamatan ini yang menerima. Kemudian kelurahan mana aja. Di konten lain, ada pusat informasi mengenai isi ulang oksigen dan lainnya. Jadi, ini yang namanya digitalisasi informasi,” terangnya.

Ia menyayangkan tidak adanya informasi satu pintu mengenai adanya pusat informasi. Bahkan ia juga mempertanyakan terkait penyebaran informasi kepada masyarakat. Karena selama ini yang update informasi hanya Dinkes.

“Coba bersinergi dengan lainnya. Misalnya update kasus dari Dinkes, Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) soal ketersediaan tabung oksigen. Kemudian OPD lainnya terkait penyaluran bantuan. Jadikan satu dalam sebuah bentuk digital, beres. Kalau bicara anggaran, bisa saja dianggarkan dalam pengadaan website sebagai pusat informasi,” pungkasnya. (Anto/zai)

Back to top button