Pemerintahan

APBD 2022 Pemkab Serang Alami Penambahan Defisit Rp130,50 M

SERANG, LB- Terdampak pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengalami penambahan defisit anggaran mencapai Rp130,50 miliar.
Demikian disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang tentang Penyampaian Tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (22/6/2022).
Paripurna dihadiri empat pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
Sebagai kelanjutan dari pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD pada 15 Juni lalu, Tatu mengucapkan terima kasih dan sepakat atas pandangan umum Fraksi terkait pengelolaan keuangan yang harus menghadirkan semangat kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hal itu sesuai azas pengelolaan keuangan daerah yang termaktub dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat 1.
Terkait catatan temuan dan rekomendasi BPK RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, khususnya untuk beberapa OPD yang mendapat catatan, ditegaskan Tatu, sudah ditindaklanjuti dengan disusunnya rencana aksi tindak lanjut atas temuan BPK RI yang difasilitasi Inspektorat.
Untuk realisasi pendapatan pada 2021 yang tercapai 94,42 persen secara persentase kurang dari anggaran 5,58 persen, diakui Tatu, sangat terdampak akibat pandemi Covid-19, selain kurangnya pencapaian dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya, pada lain-lain PAD yang sah hanya tercapai 67,28 persen.
“Ini memang berdampak terhadap realisasi belanja, dimana pada tahun anggaran 2021 Pemkab serang meluncurkan belanja sebesar Rp145,74 miliar pada tahun anggaran 2022. Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun 2021 mencapai 90,88 persen atau kurang 9,12 persen dari anggaran. Ini lebih disebabkan karena adanya kegiatan yang ditunda pembayarannya pada tahun 2021 dan diluncurkan pada tahun 2022,” terang Tatu.
Sementara realisasi Sisa Lebih Penbiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 yang dipertanyakan saat pemandangan umum Fraksi sebesar Rp53,99 miliar, dijelaskan Tatu, merupakan Silpa tahun anggaran 2020 yang sudah menjadi saldo kas awal tahun 2021 atau penggunaan Silpa tahun 2022 pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang telah dibahas bersama.
“Silpa tahun 2021 adalah Rp120,79 miliar, dengan rincian perolehan Silpa dimana adanya kekurangan pencapaian pagu anggaran pendapatan sebesar minus Rp185,36 miliar, terdapat kekurangan pencapaian pagu belanja dan transfer sebesar Rp306,15 miliar, sehingga total Silpa tahun 2021 sebesar Rp120,79 miliar,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Sedangkan keberadaan Silpa pada posisi per 31 Desember 2021, disebutkan Tatu, yaitu pada rekening kas daerah sebesar Rp51,90 miliar, pada rekening kas di bendahara BLUD (RSUD) sebesar Rp66,42 miliar. Kemudian pada rekening kas di BLUD (Dinkes) sebesar Rp2,26 miliar, dan pada rekening kas pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp197,90 juta.
Untuk perolehan Silpa, lanjut Tatu, merupakan sisa belanja baik di OPD maupun BLUD yang sebagian besar didominasi sisa dari belanja mandatory spanding, seperti belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non fisik, serta belanja bantuan Gubernur dengan total Rp36,66 miliar, serta sisa belanja pada BLUD RSUD dan Dinkes sebesar Rp68,68 miliar, sehingga sisa kas di luar mandatory spanding yang dapat dialokasikan dalam perubahan APBD 2022 hanya sebesar Rp15,24 miliar.
Dengan sisa Silpa itu dan dibandingkan dengan kegiatan yang meluncur pada 2022 sebesar Rp145,74 miliar, maka APBD 2022 akan mengalami penambahan defisit kurang lebih Rp130,50 miliar. Ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap Cash flow APBD 2022 yang perlu disikapi antara Pemkab Serang bersama DPRD pada saat pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2022 nanti,” ungkapnya.
Pihaknya, kata Tatu, sudah melakukan langkah antisipasi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berupa rasionalisasi atas belanja daerah di seriap OPD, selain mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat menekan defisit anggaran tahun 2022. (Nizar)
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang tentang Penyampaian Tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (22/6/2022).

Back to top button