Inovasi

BNN Desak Pemkot Tangerang Bangun Panti Rehabilitasi Narkoba

TANGERANG, LBC– Untuk mengatasi persoalan ketergantungan pengguna narkotika dan menekan lonjakan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Badan Narkotika Nasional (BNN) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendirikan Panti Rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Satrya Ika Putra, seharusnya pengguna narkotika direhabilitasi bukan diberikan sanksi pidana. Lantaran itu, Satrya menilai, pentingnya kebaradaan Panti Rehabilitasi, terutama di Kota Tangerang dimana terbukti Lapas I Tangerang sudah tidak mampu menampung narapidana pengguna narkotika atau overkapasitas.

“Seharusnya Pemkot atau Pemkab Tangerang menginisiatifkan Panti Rehabilitasi atau Rumah sakit ketergantungan obat ini,” saran Satrya kepada lingkarbanten.com di ruang kerjanya, Selasa (14/9/2021). 

Menurut Satrya, keberadaan Panti Rehabilitassi dapat mengatasi persoalan ketergantungan pengguna narkotika, selain dapat menekan lonjakan kapasitas warga binaan di Lapas. Satrya menilai, belum adanya Panti Rehabilitasi menyulitkan masyarakat atau keluarga yang mengalami ketergantungan obat terlarang melapor. Sehingga, para korban narkotika semakin hari semakin kecanduan.

Advertisement

“Kecanduan itu akan sembuh dengan terapi. Pemenjaraan itu tidak akan membuat orang berhenti menggunakan narkotika,” katanya.

Lebih jauh Satrya mengatakan, para penegak hukum memiliki dasar acuan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Namun, minimnya Panti Rehabilitas memaksa penegak hukum menjatuhkan hukuman penjara bagi para pengguna narkotika.

Satrya melanjutkan, di kepolisian, Mahkamah Agung (MA), dan semua lembaga penegakkan hukum telah mengatur bagaimana pengguna narkotika direhabilitasi. Sayangnya, diakui Satrya, di bawahnya belum berjalan, karena terkendala mulai dari sarana prasarana yang belum terpenuhi.

Padahal, menurut Satrya, Panti Rehabilitasi bagi pengguna narkotika dapat mengurangi kelebihan muatan di lapas, sehingga tidak bercampur dengan para pengedar atau bandar narkotika.

“Artinya bukan penyalahguna (yang dipenjara-red) tapi betul-betul pelaku tindak narkotika. Misalnya pengedar, penjual, Bandar. Kalau sekarang bercampur semua (di Lapas-red),” tukasnya.

Pembangunan Panti Rehab, lanjut Satrya, dapat diawali dengan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Narkotika.

“Sehingga Pemkot dapat membantu BNN melakukan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba),” pungkasnya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button