PemerintahanUMKM

Bupati Serang: Raperda UMKM untuk Penguatan Ekonomi

SERANG, LB – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang menyetujui tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Bupati Serang. Salah satunya Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Serang.

Persetujuan itu ditandai dengan proses penandatanganan persetujuan Raperda pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Serang Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi-fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) macam Raperda yang berasal dari Bupati Serang di gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (2/6/2022).

Sidang dihadiri Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa dan jajaran Pemkab Serang, serta pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Serang.

Tatu mengatakan, UMKM di Kabupaten Serang sama halnya pembangunan infrastruktur jalan yang sudah hampir selesai. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan Raperda UMKM untuk penguatan ekonomi di masyarakat.

Advertisement

“Kita ingin penguatan di bidang ekonomi (dengan diusulkannya Raperda UMKM-red),” ujar Tatu usai paripurna.

Mengenai UMKM, diakui Tatu, banyak persoalan dari hulu sampai hilir, baik dari kelembagaannya yang harus diperkuat, permodalannya, Sumber Daya Manusia (SDM), serta teknologi yang harus dibenahi. Dengan begitu, menurut Tatu, perlu adanya kekuatan hukum untuk penguatan dalam hal penganggaran.

“Untuk penguatan anggaran tentunya harus ada dasar yang kuat. Makanya, kita buat Raperda supaya lebih fokus lagi,seperti kita menangani infrastruktur jalan, kita buat Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan,” terangnya.

Jika ingin fokus terhadap sesuatu, kata Tatu, tidak semuanya hanya fokus di pemda, melainkan juga di DPRD, terutama soal penganggaran.

“Kalau kita cuma mau memajukan tapi tidak ada keberpihakannya, susah kita mau memajukannya,”jelas politisi Partai Golkar ini.

Disinggung soal kondisi UMKM di Kabupaten Serang saat ini, menurut Tatu, ada perkembangan, hanya belum sesuai harapan. Terlebih semoat terhambat pandemi covid-19.

“UMKM di bawah binaan dinas di Kabupaten Serang ya sempat kembali ke nol kalau dibilang. Tadinya sudah kita berikan peralatan, tapi mereka pasarnya tidak ada. Boleh dibilang kita balik lagi ke merintis, dan kita fokus supaya sama dengan tujuan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi,” bebernya.

Sekadar diketahui, tiga Raperda yang dibahas pada sidang Paripurna, antara lain Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Raperda tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat Kabupaten Serang, serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang UMKM di Kabupaten Serang yang merupakan usulan Bupati Serang.

Dengan di setujui ketiga raperda, DPRD menindaklanjutinya dengan membentuk masing-masing Panitia Khusus (Pansus) untuk setiap raperda, dilanjutkan dengan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk di tetapkan menjadi Perda. (Nizar)

Back to top button