Pemerintahan

Cegah KKN, Bupati Serang Tandatangani Pakta Integritas menuju WBK dan WBBM

SERANG, LB– Komitmen mencegah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten Zainal Muttaqin menandatangani Pakta Integritas pada Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang di aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Kamis (23/6/2022).
Penandatanganan juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, serta tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Ketua Majelis Ulama Indonesai (MUI) Kabupaten Serang KH Tubagus Ahmad Khudori Yusuf disaksikan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rudy Suhartanto.
Dalam sambutannya, Tatu mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas berkaitan dengan WBK dan WBBM tingkat Kabupaten Serang dilakukan secara simbolis oleh tiga Kepala OPD dan sembilan camat. Ketiga OPD yang menjadi fokus pelaksanaan Pakta Integritas itu, meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Tatu juga mengungkapkan, pada Jumat (24/6/2022),  ada penandatangan Pakta Integritas tingkat Provinsi Banten yang akan dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Kajati Banten, serta seluruh kepala daerah di kabupaten/kota, beserta Kajari masing-masing daerah.
Adapun capaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM terhadap pelayanan birokrasi, kata Tatu, agar pelaksanaannya optimal, terutama berkaitan dengan birokrasi yang bersih, dan bebas dari KKN
“Jadi, ini (Pakta Integritas-red) kesepakatan bersama supaya saling mengingatkan dan menjadi bagian tekad dari kita semua untuk menjauhi area-area KKN, yang memang itu tidak diperkenankan dilakukan oleh ASN ataupun pelaksana pemerintahan,” jelas Tatu.
Di tempat yang sama, Asisten Daerah (Asda) III Pemkab Serang Bidang Administrasi Umum Ida Nuraida menambahkan, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Kabupaten Serang mengalami peningkatan dari 2021 lalu untuk penilaiannya. Pada 2021, kata Ida, Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM hanya satu OPD yaitu Disdukcapil, tetapi tahun ini bertambah dua OPD yaitu DPMPTSP dan Bapenda.
Diungkapkan Ida, Disdukcapil Kabupaten Serang pada 2021 mendapatkan nilai WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Namun, diakui mantan Camat Ciruas itu, penilaiannya masih kurang memenuhi standar.
“Tahun ini mudah-mudahan tiga OPD mendapatkan nilai WBK tertinggi, yaitu nilai A. Mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Insya Allah kita bisa memenuhi standar standar itu, dan staf berusaha sebaik mungkin memenuhi kreteria yang diminta,” harap mantan Staf Ahli Bupati ini.
Dijelaskan Ida, pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilakukan secara nasional sebagai bentuk komitmen menuju wilayah bebas korupsi, melayani dengan baik dan bersih.
“Jadi, ini satu peraturan dari Menpan RB yang memang harus ada SOP (standar Operasional) dalam pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah, Kabupaten Serang sudah melaksanakan itu,” ucap mantan Kepala Bagian (Kabag) Aset Setda Pemkab Serang ini.
Ida menambahkan, pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM juga wajib dilakukan evaluasi setiap tahunnya oleh Kemenpan RB untuk mengetahui penilaian yang memadai atau sesuai standar.
“Mudah-mudahan penilaian nanti kita mendapatkan nilai tertinggi yaitu nilai A,” harap pejabat murah senyum ini. (Nizar)

Back to top button