HeadlineNews

Dinsos Kota Tangerang Ungkap Modus Penyelewengan Dana Bansos

TANGERANG, LBC– Praktik pungutan liar (pungli) atau tindakan penyelewengan pada kegiatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang cukup marak. Beberapa oknum Pekerja Sosial Mandiri (PSM) bahkan pernah diberikan sanksi tegas hingga pemecatan.

Kepala Seksi (Kasi) Data Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Arif Rahman tidak menampik, kerap terjadi penyimpangan pada penyaluran bansos di wilayahnya oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Katanya, ada dua jenis modus yang dilakukan dalam hal penyelewengan dana bansos. Pertama dari Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan ATM yang digunakan untuk mencairkan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipegang oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Seharusnya, kedua kartu akses tersebut dipegang KPM.

Modus kedua, apabila sama PSM itu modusnya iuran sebesar Rp50 ribu, maka perlu dicari tahu bahwa iuran tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan bersama. Lebih jauh Arif mengungkapkan, praktek culas itu bukan cuma ada di PKH atau BPNT, melainkan juga pada Bantuan Sosial Tunai (BST). Meski BST disalurkan langsung oleh PT Kantor Pos Indonesia, kata Arif, sepulangnya warga dari tempat pencairan bansos, ada oknum RT/RW yang melakukan pungli.

“Habis dari kantor pos itu kan ditanyain ‘mana sini yang sudah pulang di rumah’ jadi setoran gitu, rata-rata 50 ribu,” beber Arif.

Advertisement

Kendati praktek itu sudah diketahui, kata Arif, tetapi masih belum bisa dicegah sepenuhnya agar tidak terulang.

“Masyarakat kita kan sudah kebiasaan kaya gitu. Kalau dimintain Rp50 ribu itu ya mereka anggapnya nyantai aja. Jadi, kita agak susah juga. Jadi, butuh kesadaran dari masyarakatnya juga.” terangnya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button