Komunitas

DPD ABI Banten Dikukuhkan, Gratis Pendampingan Hukum di Masyarakat

TANGERANG, LB– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Adokat Bangsa Indonesia (ABI) Provinsi Banten dikukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABI di Hotel Amaris, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu (13/11/2021).

Wadah Advokat tingkat Provinsi Banten itu berkantor di Citra Raya Tangerang dan menyatakan siap memberikan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan dan konsultasi (advokasi) kepada masyarakat.

Ketua DPP ABI, Sri Sudarti mengatakan, kehadiran ABI untuk menjawab pertanyaan masyarakat, dimana saat ini banyak persoalan hukum yang terjadi di masyarakat sangat komplek.

“Nah, kehadiran ABI untuk menjawab pertanyaan persoalan yang selama ini ada,” ujar Sri.

Advertisement

Sri menegaskan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada semua lapisan masyarakat hingga tingkat RT. Dengan terbentuknya ABI hingga ke tingkat DPD dan DPC, dinilai akan menjangkau semua daerah dalam penyelesaian masalah hukum.

“Saya berharap terbentuknya wadah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum. Apalagi setelah terbentuk DPC-DPC di semua daerah,” harapnya.

Sri menambahkan, selain Banten, organisasinya juga sudah terbentuk di tujuh provinsi. Di antaranya, disebutkan Sri, Jawa Timur, Bali, Sumatara Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk DPD ABI di Jawa Barat sampai terbentuk di 33 provinsi se-Indonesia.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ABI sudah bisa terbentuk di tiap-tiap provinsi hingga kabupaten kota,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPD ABI Banten yang baru dikukuhkan Robin Ridwan berjanji, pihakya akan bekerja sama dengan berbagai institusi pemerintah hingga tingkat terkecil, seperti RT/RW. Tak hanya itu, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan swasta memberikan batuan hukum.

“Kami akan memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu apabila terjadi masalah hukum,” tegasnya.

Pria yang tergabung IBRO Law dan Firm ini menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menyusun struktur kepengurusan di tingkat provinsi. Setelah itu, membentuk DPC-DPC di delapan kota kabupaten di wilayah Provinsi Banten.

“Sebulan ke depan kita akan buat program kerja untuk dilaksanakan sampai lima tahun ke depan. Kita akan bekerja sama dengan institusi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam pendampingan hukum,” tegasnya. (Iqbal Kurnia Musyab/zai)

Back to top button