Pendidikan

DPR RI Pastikan Kesiapan Sekolah Penggerak di Kota Tangerang

TANGERANG, LBC –Anggota Komisi X DPR RI mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang disambut Wakil Walikota Tangerang Sachrudin. Dalam kunjungannya itu, para wakil rakyat yang membidangi pendidikan, olahraga dan sejarah itu untuk melihat kesiapan Kota Tangerang pada program Sekolah Penggerak.

Dalam keterangannya kepada awak media, Juru Bicara (Jubir) Rombongan Komisi X DPR RI Ferdiansyah menjelaskan, maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk memastikan program Sekolah Penggerak dan guru berjalan di Kabupaten Tangerang sesuai perencanaan dan tidak menjadi beban daerah.

Alhamdulillah beberapa hal yang disampaikan Pemkot Tangerang relatif tidak ada masalah yang krusial, meskipun tidak sempurna, namun kami masih membuka komunikasi,” jelas Ferdiansyah di gedung Pemkot Tangerang, Jumat (3/9/2021).

Melalui kunjungannya itu, kata Ferdiansyah, pihaknya ingin memastikan kesiapan Kota Tangerang pada program Sekolah Penggerak agar dalam rapat dapat memberikan referensi yang tepat.

Advertisement

Ditanya soal pandangan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Tangerang, kata Ferdiansyah, pihaknya sudah menyampaikan hal itu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

“Kita minta supaya Mas Nadiem Makarim supaya kajian sekolah penggerak di tengah pandemi juga dapat dilakukan. Karena pemerintah sudah menetapkan adanya level 1,2,3 dan 4,” katanya..

Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin menambahkan, di Kota Tangerang saat ini ada 32 sekolah yang menjadi Sekolah Penggerak. Meliputi enam PAUD, 13 SD, dan 13 SMP baik negeri maupun swasta.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin menambahkan, Kota Tangerang siap menjadi pilot project sekolah dan guru penggerak. Melalui sekolah penggerak dapat menciptakan sekolah berkualitas berpedoman kepada Pancasila.

“Kita sudah siap melaksanakan program Sekolah Penggerak yang memang sudah ada MoU Februari lalu. Sudah beberapa kali dari Kementerian sosialisasi, diklat (pendidikan dan pelatihan), dan pendampingan,” katanya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button