AgamaPemerintahanPendidikan

DPRD Cilegon Minta Pemkot Fasilitasi Pesantren Belum Berbadan Hukum

CILEGON, LB – DPRD Cilegon mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Diniyah Non Formal di Cilegon menjadi Perda. Komisi IV DPRD Cilegon pun meminta Pemkot Cilegon segera memfasilitasi Pondok Pesantren (Ponpes) yang belum memiliki badan hukum.

Anggota Komisi IV DPRD Cilegon Baihaqi Sulaiman mengatakan, dalam suatu pembangunan atau fasilitas akan ada beasiswa.
Semisal alumni pesantren yang mendapatkan beasiswa.

“Kan ada pesantren yang tidak hanya formal tetapi juga non formal. Daerah lain malah kan sudah ada yang tahfidz quran malah mendapat beasiswa perguruan tinggi, dan selama ini kan tidak tersentuh pemerintah,” ujar wakil rakyat yang akrab disapa Abah ini kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Sementara kewenangan pemerintah daerah untuk memberdayakan pesantren sesuai undang undang, kata Abah, keterlibatannya hanya sebatas zakat.

Advertisement

“Kita sudah cek bahwa zakat itu termasuk memberi fasilitas terhadap pesantren, termasuk juga Perda Diniyah Majlis Taklim yang selama ini bantuannya sudah ngalir. Tapi, bisa saja misalnya dinikmati sebagian,” terangnya.

Dengan adanya Perda Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Diniyah Non Formal, dinilai Abah, ada azas keadilan bagi pengelola kegiatan keagamaan, khususnya di Cilegon.

“Perda No 1 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Talimiyah itu sudah banyak hukum yang datang berikutnya, yang kemudian ada beberapa pasal yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Memang mau enggak mau harus kita renovasi,” jelasnya.

Disinggunh soal jumlah Ponpes di Cilegon, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut ada 60 pesantren. Katanya, ada juga pesantren yang belum terdata karena belum memiliki badan hukum.

“Kalau secara resmi dalam badan hukum itu ada 60 pesantren. Nah, sisanya ada beberapa pondok pesantren yang tidak mau didata disebabkan karena tadi, tidak memiliki badan hukum yang kuat,” jelasnya.

Baehaqi pun meminta Pemkot Cilegon membantu melegalisasikan pesantren yang belum berbadan hukum agar mendapatkan bantuan.

“Kita harap sih dibantulah (pesantren-red) oleh para pihak yang berwenang dalam domainnya yang kurang jelas dalam pendataan badan hukum,” harapnya.

Disinggung terkait anggaran yang akan dialokasikan untuk bantuan pesantren, Baihaqi tidak menyebutkan.

“Saya kira fasilitasi tidak setiap tahun, tapi bentuknya bisa hibah. Paling tidak, kalau misalnya bentuknya fasilitasi pendidikan kan, saya kira ada kesamaan dengan pendidikan umum yang ada di kota Cilegon itu ya penting,” katanya.

Diungkapkan Abah, sebanyak 60 pesantren di Cilegon saat aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, menurut Abah, pesantren tersebut membutuhkan perhatian.
Oleh karena itu, menurut Abah, sudah semestinya Pemkot Cilegon umenfasilitasi apa yang dibutuhkan untuk pesantren.

“Judulnya aja sudah fasilitasi. Jadi, Pemkot Cilegon diminta memberi fasilitas. Pesantren enggak ada yang negeri,” tandasnya. (Erling Cristin/zai)

Back to top button