Pemerintahan

DPRD Kabupaten Tangerang Minta Beberapa Poin Jadi Perhatian Bupati

SERANG, LBC – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyampaikan pandangannya terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 Kabupaten Tangerang pada sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Selasa (21/9/2021). Mereka menyoroti beberapa poin dan memberikan masukan kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang harus menjadi perhatian.

Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi PKS Ahmad Syahrul menyoroti tiga poin yang harus menjadi perhatian bupati agar dapat menjadi bahan pertimbangan pengalokasian dana APBD Perubahan 2021. Di antaranya pembangunan jalan utama di Desa Tegal Kunir lor, Kecamatan Mauk yang beberapa waktu lalu sempat viral.

“Pak Bupati (menyebut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar-red) pernah mengucap janji kepada masyarakat akan memperbaiki jalan itu (Jalan di Desa Tegal Kunir Lor-red) saat berkunjung beberapa waktu lalu ke Desa Tegal Kunir Lor,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Syahrul, pihaknya juga menyoroti status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Pakuhaji yang dinilai harus ditingkatkan. Sebab, sambung Syahrul, sudah banyak warga yang mengeluhkan pelayanan yang tidak maksimal, saat terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar Covid-19.

Advertisement

“RSUD Pakuhaji butuh peningkatan status agar fasilitasnya memadai,” terangnya.

Poin terakhir, lanjut Syahrul, pihaknya menyoroti pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dapat diselenggarakan langsung oleh pemerintah tingkat kecamatan. Selama ini, menurut Syahrul, pemerintah kecamatan hanya sebagai alur pelayanan saja, tetapi pembuatannya masih terpusat di Disdukcapil di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang di Kecamatan Tigaraksa.

“Padahal, sudah ada surat edaran dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang menginstruksikan layanan administrasi diproses di kecamatan. Nanti masyarakat mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Akte Kelahiran seharusnya tidak perlu lagi Ke Puspemkab di Tigaraksa,” terangnya. 

Kata Syahrul, Kabupaten Tangerang memiliki 29 Kecamatan. Mengacu pada penyebaran penduduk (demografi), kata Syahrul, secara letak geografis ada yang bertempat tinggal jaraknya jauh dari Puspemkab dengan waktu yang ditempuh mencapai dua jam. Untuk itu, Syahrul mendorong agar pelayanan administrasi kependudukan bisa dilakukan di tiap Kecamatan agar mempermudah layanan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil studi banding DPRD Kabupaten Tangerang, tambah Syahrul, beberapa daerah ada yang sudah bisa melaksanakan layanan tersebut, bahkan sampai ke tingkat pemerintah desa atau kelurahan. Layanan melalui mesin atau anjungan yang dikenal dengan istilah administrasi anjungan.

“Simulasinya seperti saat melakukan kegiatan transaksi di mesin atau ATM (Anjungan Tunai Mandiri),” jelasnya.

Sementara anggota DPRD Fraksi PPP Ahyani mengatakan, Bupati beserta jajarannya harus memiliki keberpihakan yang kongkrit kepada kepentingan rakyat banyak dalam mengelola pemerintahan, khususnya perihal anggaran. Selain itu, Infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang rusak harus segera diperbaiki.

Sementara itu, kritikan dilontarkan anggota DPRD Fraksi PKB Usman Abdul Ghani yang menilai, reformasi birokrasi di Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya terealisasi sesuai keinginan masyarakat. itu tercermin adanya penurunan kinerja OPD memberikan pelayanan kepada masyarakat. usman mendapat banyak laporan dari masyarakat, salah satunya sikap petugas Puskesmas dalam melayani para pasien yang kurang ramah.

“Petugas di Puskesmasnya masih banyak yang judes. Mohon ditingkatkan SDM-nya agar masyarakat terlayani dengan baik,” pintanya.

Kendati demikian, Bupati juga mendapat apresiasi dari DPRD atas raihan Opini WTP dari BPK selama 10 tahun berturut-turut.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar tidak terlalu menanggapi masukan dan kritikan yang dilontarkan anggota DPRD. Sembari berjalan dan memasuki mobilnya meniggalkan gedung DPRD, Zaki mengaku akan menjawab masukan dan kritikan dari wakil rakyat itu pada sidang paripurna berikutnya. (Iqbal Kurnia Musyab/zai)

Back to top button