Pemerintahan

Buntut Kasus Bansos, DPRD Kota Tangerang Minta Evaluasi Kinerja PSM

TANGERANG, LBC – Buntut kasus ditemukannya pungutan liar (pungli) oleh oknum pendamping pada program penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah Karang Tengah oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Tangerang beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Kota Tangerang Anggraini Jatmika Ningsih menyoroti kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan meminta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran bansos dievaluasi.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang itu mengatakan, saat pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun program bansos dari pemerintah pusat lainnya, PSM yang menjadi salah satu ujung tombak layanan kesejahteraan sosial tingkat kelurahan itu tidak melibatkan pihak Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) setempat, sehingga banyak penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Kondisi itu dinilai memprihatinkan di tengah pandemi Covid-19 yang serba sulit saat ini.

“BST itu kan yang melakukan pendataan PSM. Mereka tidak melibatkan pihak RT RW setempat. Info yang masuk ke saya, banyak warga terdampak pandemi di Kota Tangerang tidak terakomodir bantuan. Konon orang-orang terdekat saja yang diakomodir,” ungkap wakil rakyat yang akrab disapa Mika itu saat dihubungi lingkarbanten.com melalui telepon selular, Senin (2/8).

Dengan adanya dugaan pungli bansos BST yang dilakukan oknum PSM tersebut, Mika pun meminta pihak kelurahan wilayah Kota Tangerang melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja PSM tersebut. Mika menilai, pungli yang dilakukan oknum PSM terkait bansos sudah melanggar aturan hukum dan harus menjadi perhatian.

Advertisement

“Kita minta oknum PSM yang melakukan pungli BST diganti. Pihak kelurahan harus melakukan evaluasi kinerja PSM,” tandas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button