Pemerintahan

Gerah Pungli Bansos Marak, DPRD Kota Tangerang Bentuk Pansus

TANGERANG, LBC– Beredar kabar maraknya kasus pungutan liar (pungli) program bantuan sosial (bansos) oleh oknum pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga oknum pendamping, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang gerah dan berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Bansos.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengungkapkan, pihaknya gerah dengan kabar maraknya tindakan pungli bansos di Kota Tangerang hingga beberapa pelakunya terkena sanksi. Menyikapi hal itu, kata Gatot, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan serta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyikapi dugaan penyelewengan bansos tersebut. Gatot menilai, tindakan pungli bansos membuat resah warga dan menjadi perhatian pihaknya nyaris setiap hari mendapatkan informasi tersebut dari konstituen.

“Dari situ (informasi dari konstituen-red) akhirnya muncul keprihatinan yang telah mencederai jiwa sosial, terlebih di tengah pandemi yang belum berakhir ini,” ujar Gatot kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/8/2021).

Lantaran itu, lanjut Gatot, pihaknya berinisiatif membentuk Pansus Raperda tentang Bansos.

Advertisement

“Tadi sudah saya ketok, sudah sepakat  (pembentukan Pansus Bansos-red). Nanti Badan Musyawarah (Banmus) menjadwalkan, nanti di situ ketahuan siapa yang akan masuk dalam pansus,” katanya.

Dijelaskan Gatot, Pansus Raperda tentang Bansos dibentuk juga dalam rangka merespons Menteri Sosial RI Tri Rismaharani yang beberapa waktu lalu sidak ke Kota Tangerang. Pihaknya juga menyikapi anggota Komisi II DPRD yang menerima aduan tersebut.

“Makanya mengerucut, akhirnya membentuk Pansus Bansos sekaligus menindaklanjuti yang kemarin Bu Risma itu (sidak-red),” terangnya.

Dengan begitu, Gatot berharap, Pansus Raperda tentang Bansos menjadi salah satu solusi dalam pelaksanaan pendistribusian bansos ke depan. Dengan dibentuknya Pansus Bansos juga, kata Gatot, ke depan akan ada pengawasan dan penyelidikan secara menyeluruh ketika terjadi penyelewengan hingga carut marut penyaluran bansos.

“Tadi sudah dibacakan (pembentukan Pansus Bansos-red), hampir lebih dari setengah dewan mengusulkan agar dibentuk Pansus Bansos. Pansus ini nantinya akan membantu pengawasan penyelidikan laporan penyelewengan dan pungli para oknum agar cepat ditindaklanjuti,” jelasnya.

“Mudah-mudahan Pansus Bansos menjawab pertanyaan publik, sekaligus mencari solusi jalan terbaik dalam penyaluran bansos,” harapnya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button