HeadlinePeristiwa

Geram Sekolah PAUD di Kragilan Disegel, Bupati Serang Turun Tangan

SERANG, LBC – Senin (27/9/2021) pagi, Tatu sengaja menyambangi Kantor Desa Kendayakan dan menyapa para guru serta siswa PAUD Tunas Harapan setelah mengetahui kedua fasilitas itu sempat disegel  akhir pekan lalu oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Setelah berbincang sebentar dengan para guru PAUD, Tatu langsung mengajak kedua pihak bermusyawarah dan bertatap muka langsung dengan pemerintah desa, pihak yang bersengketa dan anggota TNI-Polri.

Suasana mediasi berlangsung cukup a lot, karena warga yang mengaku sebagai pemilik lahan ettap ngotot dengan pendiriannya.

Usai bermusyawarah, Tatu menyatakan, pihaknya sebagai pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik dan menjamin hak seluruh warga dari persoalan yang terjadi. Diungkapkan Tatu, lahan bersengketa setelah ada warga bernama Abu Bakar mengklaim sebagai keluarga pemilik lahan kantor desa dan sekolah PAUD.

Advertisement

Padahal, kata Tatu, secara the facto lahan sudah 30 tahun ditempati kantor desa dan sekolah PAUD. Ada pula pihak lain yang mengklaim telah terjadi jual beli lahan dan dihibahkan untuk kebutuhan pemerintah desa.

“Ini persoalan harus masuk ke ranah hukum, diselesaikan di pengadilan,” tegas Tatu kepada awak media.

Saat musyawarah, diakui Tatu, pihaknya sempat bersitegang dengan pihak yang saling mengklaim sebagai ahli waris. Yakni, Abu Bakar mengklaim sebagai keluarga pemilik hak lahan dari orangtuanya dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Amar yang mengklaim jika orangtua Abu Bakar pernah menjual lahan kepada orantuanya, lalu lahan dihibahkan untuk kantor desa dan sekolah PAUD.

Menanggapi kericuhan saat musyawarah itu, Tatu tetap bersikap tenang dan menyarankan keluarga Abu Bakar yang telah melakukan penyegelan membawa masalah tersebut ke jalur pengadilan. Sebab, kata Tatu, pemerintah desa juga menyatakan memiliki bukti segel jual beli dan hibah sehingga berhak menempati lahan.

“Kita sudah harus selesaikan secara jalur hukum. Sudah tidak bisa lagi musyawarah. Saya meminta ke Pak Abu untuk membawa ke jalur hukum, mereka yang menuntut,” katanya.

“Mudah-mudahan ini punya jalan keluar, tetapi semua harus punya semangat menyelesaikan di jalur hukum. Putusannya apa nanti pengadilan, semua harus menerima,” imbuh polisi Partai Golkar ini.

Tatu pun meminta keluarga Abu Bakar tidak melakukan penyegelan. Sebab bisa masuk ranah pidana, bukan lagi perdata, karena psikologi sudah mengganggu anak-anak PAUD yang menjadi generasi Kabupaten Serang.

“Kami meminta keluarga Pak Abu menuntut ke pengadilan, jalur perdata,” saran Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Banten ini.

Tatu mengungkapkan, saat ini Pemkab Serang sedang merapihkan aset daerah, dengan target menyelesaikan semua sertifikasi lahan milik pemda.

“Masalah ini (sengketa lahan-red) di semua kabupaten/kota memang banyak muncul dan semua diminta Korsupgah KPK untuk menertibkan aset. Ini sudah menjadi kewajiban semua pemda, termasuk Kabupaten Serang,” tegasnya.

Terkait itu, Muhammad Bahrul Ulum, perwakilan keluarga Abu Bakar berharap, ada penyelesaian yang baik tanpa harus ke pengadilan.

“Yang penting kita menunjukkan legalitas dan di sini jelas kami ada SPPT. Kalau saya sebenarnya ingin selain ke pengadilan, ada alternatif lain. Nanti kami musyawarah keluarga lagi, alternatif banyak,” tukasnya. (zai)

Back to top button