HeadlinePeristiwa

Hari Tani Diwarnai Demo Mahasiswa, Sebut Banten Darurat Agraria

SERANG, LBC-Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Banten yang terhimpun dalam Organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, Jumat (24/9/2021). Dalam aksi merefleksi Hari Tani tersebut, para mahasiswa tersebut menyebut jika Banten darurat agraria.

Dalam orasinya, menuntut Pemprov Banten agar memperhatikan kesejahteraan petani, selain diminta menyelesaikan konflik-konflik agraria di Banten.

Ketua LMND Eksekutif Wilayah Banten Abu Bakar mengatakan, Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki sektor pertanian melimpah. Namun, kondisi petani di Banten dinilai masih terbelakang, diperparah persoalan konflik agraria yang tidak kunjung terselesaikan.

Sejak masuknya program nasional ke Banten, menurut Abu Bakar, membuat semakin masifnya konflik agraria termasuk alih fungsi lahan, sehingga berakibat sering terjadi kriminalisasi terhadap gerakan tani dalam menolak industri yang berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Advertisement

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Universitas Padjajaran Fakultas Pertanian pada 2018, diungkapkan Abu Bakar, Banten sejak 2008 hingga 2018 terjadi alih fungsi lahan mencapai 3.861.09 hektare.

“Masifnya megaproyek nasional di beberapa daerah di Banten yang saat ini tengah digenjot akan menambah permasalahan baru untuk masyarakat,” ujarnya di sela-sela orasi.

Baca juga : Iman Bebas, Disambut Ratusan Simpatisan di Lapas Kelas 2A Serang

Abu pun menilai, proyek pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang salah satu megaproyek akan menggerus lahan pertanian di Pandeglang. Terbukti dengan ditetapkanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung, Pandeglang yang berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di lima kecamatan, meliputi Kecamatan Pagelaran, Sukaresmi, Bojong, Cibitung, dan Cikeusik yang berubah menjadi lahan indsutri.

“Masuknya akses investasi ini tentu didorong persoalan kontradiktif dari peraturan di Omnibuslaw. Padahal, peraturan ini sudah banyak ditentang dan ditolak berbagai elemen masyarakat,” tukasnya.

Menurutnya, persoalan tersebut akan menjadi problem baru membuka ruang swasta untuk mengeksploitasi hak-hak rakyat di tanah adat dan rakyat pada umumnya. Ia pun menganggap Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang menjacu aturan perlindungan petani di Banten terkesan tidak berfungsi dan Omnibuslaw akan dijadikan dalih peraturan di atas Perda.

Oleh sebab itu, lanjutnya, LMND Eksekutif Wilayah Banten melayangkan lima tuntutan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, karena banten disebutnya sudah darurat agraria. Yakni, menolak alih fungsi lahan pertanian di Banten, meminta pemenuhan fasilitas sarana prasarana pertanian.

Kemudian, meminta Pemprov memberikan jaminan keterjangkauan akses dan harga pasar yang layak untuk petani, kemudian meminta penyelesaian konflik agraria di Banten, meminta hentikan kriminalisasi terhadap petani, dan terakhir meminta Pemprov Banten mewujudkan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button