Pemerintahan

Kabupaten Serang Bisa Disematkan Daerah Paling Informatif

SERANG, LB– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dinilai paling informatif dalam penilaian keterbukaan informasi tahun ini.

Hal itu disampaikan Komisioner KI Provinsi Banten Nana Subana saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun ini pada PPID Kabupaten Serang di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang, Jumat (15/10/2021).

Kedatangan rombongan tim Monev KI Banten diterima oleh Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya, Sekretaris Diskominfosatik Kabupaten Serang Hartono, dan Kepala Bidang KIP Diskominfosatik Kabupaten Serang Ari Arumansyah, serta PPID Kabupaten Serang Agus Yasa.

Nana mengatakan, pihaknya menyematkan kategori keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan KI dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Yakni, kategorinya menuju informatif, cukup informatif, dan informatif.

Advertisement

“Mudah-mudahan Kabupaten Serang paling informatif tahun ini melihat dari indikasinya,” harap Nana.

“Disamping kategori informatif, fakta pelayanan publiknya menjadi terbuka, itu sih yang penting (untuk Kabupaten Serang-red),” imbuh Nana.

Nana menjelaskan, Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun ini merupakan akhir dari semua badan public, termasuk Kabupaten Serang setelah melakukan presentasi yang disampaikan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa didampingi Kepala Diskominfosatik melalui virtual beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, sambung Nana, KI Banten melakukan visitasi untuk membuktikan apa yang di presentasikan.

“Sudah kita lihat data-data yang disiapkan, dan itu sudah kita selesaikan,” tegas Nana.

Berdasarkan hasil visitasi tim Monev KI Banten, kata Nana, melihat indikator yang disediakan PPID Kabupaten Serang pada Diskominfosatik Kabupaten Serang jika dipotret pada 2020 Kabupaten Serang lebih cepat naik dalam proses keterbukaan informasi publik melalui indikator yang KI Banten lakukan melalui Monev.

“Jadi kira-kira dari 100 persen yang kita nilai, 90 persen terpenuhi oleh Kabupaten Serang,” ungkapnya.

Kendati demikian, lanjut Nana, pihaknya mempunyai catatan untuk PPID Utama, yakni setiap informasi publik milik Kabupaten Serang harus dilengkapi dengan Surat Keputusan (SK) agar berkekuatan hukum.

“Itu saja yang belum dilakukan (SK oleh Kabupaten Serang-red) hasil monev ini,” jelasnya.

Menanggapi itu, Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya menyambut kegiayan monev oleh KI Provinsi Banten yang menilai dan melakukan evaluasi soal keterbukaan informasi di Pemkab Serang.

“Kami berharap penilaian tahun ini lebih meningkatkan kinerja kami dalam menyediakan informasi yang diperlukan, sehingga masyarakat terlayani dalam permohonan informasi,” harapnya. (zai)

Back to top button