Hukrim

Kadishub Cilegon Terseret Kasus Suap, Begini Tanggapan Walikota!

CILEGON, LBCWalikota Cilegon Helldy Agustian bereaksi menanggapi kasus suap yang menimpa Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon Uteng Dedi Apendi hingga diamankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Kamis (19/8/2021) sore tadi. Helldy sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menghormati proses hukum yang dilakukan penegak hukum.

“Yang pertama saya merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Kadishub Cilegon Uteng. Namun begitu, kami Pemkot Cilegon menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kejari Cilegon,” ujar Helldy yang dikonfirmasi lingkarbanten.com melalui sambungan telepon seluler, Kamis (19/8/2021) malam sekira pukul 20.00 WIB.

Sebetulnya, kata Helldy, kasus tersebut sudah lama terendus. Hanya saja, menurut Helldy, penegak hukum membutuhkan waktu untuk memproses kasus tersebut. Atas kejadian itu, Helldy berharap, kasus serupa tidak terulang di kalangan Aparatur Sipi Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cilegon,” harapnya.

Helldy pun meminta, sebagai ASN harus mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan memahami aturan mekanisme kerja masing-masing.

Advertisement

“Jangan salahgunakan jabatan untuk kepentingan yang tidak sebagaimana mestinya,” imbaunya.

Diketahui, Utengditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Kamis (19/8/2021) sore dan sudah diamankan serta ditahan sementara di Lapas Cilegon. Uteng diduga menerima suap syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) di Pasar Baru Cilegon, Kecamatan Jombang, Cilegon.

Seperti yang disampaikan Kepala Kejari (Kajari) Cilegon Ely Kusumastuti yang mengatakan bahwa tim penyidik Kejari Cilegon sudah menemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi atas sangkaan tipikor terhadap Uteng. Pihaknya juga menemukan petunjuk alat bukti surat serta barang bukti yang memperkuat dugaan adanya tipikor.

Uteng selaku Kepala Dishub Cilegon diduga telah menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kegiatan melawan hukum, yakni menerima sejumlah uang untuk keperluan atau syarat penerbitan SPTP parkir di Pasar Baru Cilegon, Lingkungan Keranggot, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Cilegon. Tersangka menerima mahar untuk keperluan pribadinya sebesar kurang lebih Rp530 juta. Uteng menerima uang suap dari pihak swasta terkait urusan perparkiran. Pihak swasta sendiri saat ini berstatus sebagai saksi. Tersangka terjerat Pasal 12 huruf a UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 11 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara. (Anto/zai)

Back to top button