Pemerintahan

Sanksi Kasus Dugaan Pungli Lurah Paninggilan Tangerang Menggantung

TANGERANG, LBC– Kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh Lurah Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Tamrin belum menemui putusan. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sampai saat ini masih menggantung.

Diketahui, sudah hampir satu bulan kasus bergulir, proses penyelidikannya belum juga tuntas dan membuahkan hasil, sehingga belum ada vonis yang dikeluarkan Pemkot Tangerang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Heryanto mengatakan, kasus pungli oleh Lurah Paninggilan Utara masih tahap penyelidikan oleh tim gabungan BKPSDM dan Inspektorat Kota Tangerang. Yang pasti, kata Heryanto, Tamrin sudah tidak bekerja di Kelurahan Paninggilan Utara, tetapi ditarik ke BKPSDM.

“Ini belum (belum selesai penyelidikan-red), saya masih nunggu ya! Posisinya masih di BPKSDM,” ungkap Heryanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (26/8).

Advertisement

Disinggung kapan hasil penyelidikan selesai dan sanksinya, Heryanto belum bisa memastikan.

“Ini kan masih pemeriksaan, gitu, dilihat segala macam. Ya, nanti untuk hasilnya akan saya infokan kalau ada perkembangan,” kelitnya.

Sementara itu, Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menyarankan, kasus pungli yang melibatkan Lurah Paninggilan tidak boleh digantung-gantung. Apalagi, aturan bagi ASN yang melakukan tindakan indispliner sudah jelas mekanisme sanksinya.

“PP No.53 Tahun 2010 tentang Displin PNS sangat jelas mengatur mekanisme pemberian sanksi. Jadi tidak perlulah Inspektorat berlama-lama memberikan sanksi,” tukas Riko.

Menurut Riko, semakin lambat diputuskannya kasus tersebut akan berdampak terhadap kinerja layanan di kelurahan menjadi lambat, karena tidak ada pejabat definitif yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan di kelurahan. Tidak hanya itu, Riko juga menilai. lambatnya penetapan sanksi lurah juga akan berdampak pada psikologis, bahkan ikut mempengaruhi citra pelayanan di Kota Tangerang.

“Putuskan saja sanksinya. Kemudian Walikota segera lantik kembali lurah definitive agar semua proses layanan pemerintahan berjalan normal,” sarannya.

Riko juga meyakini, sanksi tepat terhadap Lurah Paninggilan atas tindakannya akan memberikan efek jera, sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa.

“Di sisi lain juga memberikan energi mendorong ASN bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button