Pemerintahan

Ketua PKS Kota Tangerang: Pecat ASN yang Tidak Melayani Masyarakat

TANGERANG, LBCKetua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Arif Wibowo menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan menilai harus ada evaluasi dalam melayani masyarakat. Jika tidak ada perbaikan, Arif menyarankan ASN tersebut dipecat.

Hal itu diungkapkan Arif dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Solusi Movement di salah satu kedai makan di Kota Tangerang, Rabu (1/9/2021). Arif berpendapat, sebagai ASN seharusnya memiliki sifat melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani pemerintah. Arif pun menyoroti kinerja ASN di Kota Tangerang secara prinsip, dimana budaya birokrasi yang terjadi saat ini sulit diubah. Menurut Arif, harus ada evaluasi atas budaya tersebut sehingga dapat membawa ke arah perbaikan.

“Salah satu solusinya, dalam mekanisme rekruitmen (ASN-red) itu yang utama penilaian soal attitude (sikap), kemudian passion (keikhlasan), baru kemudian knowledge (pengetahuan) dan skill (kemampuan),” katanya.

Arif pun meminta, kinerja ASN di Pemkot Tangerang harus diawasi. Jika ada masyarakat yang tidak puas dengan kinerja ASN, Arif menyarankan untuk melaporkannya untuk selanjutnya didibuat mekanisme punishment (hukuman) serta pembinaan. Menurutnya, alat ukur kinerja ASN penting sebagai representasi kepuasan publik.

Advertisement

“Masyarakat harus mau menilainya. Kalau bisa kita bina (kinerja-red) lanjut, kalau tidak, ya kita pecat-pecatin,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan itu, Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengatakan, dalam sistem birokrasi yang sehat akan melahirkan negara yang kuat. Berdasarkan data yang dimilikinya, saat ini ASN di lingkungan Pemkot Tangerang ada sekira 7 ribu orang tersebar di 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Apakah jumlah itu (ASN-red)  ideal atau tidak. Padahal dalam kondisi dan situasi saat ini, kita dituntut untuk bisa bergerak lincah,” katanya.

Disisi lain, Riko menyoroti kasus pungutan liar (pungli) yang belum lama ini terjadi di Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug. Riko menilai, tidak ada alasan bagi ASN untuk melakukan pungli. Apalagi ASN telah menerima gaji besar. Riko juga mempertanyakan lambannya pemberian sanksi terhadap oknum lurah yang diduga melakukan pungli tersebut. Padahal sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS telah jelas mengatur mekanisme pemberian sanksi.

“Jadi, tidak perlulah Inspektorat berlama-lama memberikan sanksi,” tukasnya.

Riko pun meminta, masyarakat melapor ketika menemukan adanya praktik pungli di tempat tinggal mereka melalui Ombudsman di situs.www.lapor.go.id. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button