HeadlineHukrim

Korupsi Proyek Betonisasi Fiktif, Mantan Kepala PT BKI Cilegon Diringkus

SERANG, LB-Polda Banten melalui Direktorrat Reserse Kiminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi fiktif di PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Cabang Cilegon. Polda Banten pun menetapkan dua orang, salah satunya mantan Kepala BKI berinisial JRA (51).

JRA ditangkap di rumah saudaranya di Jakarta. Sedangkan tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Indo Cahaya Energi (ICE) berinisial MW (40), pihak ketiga yang saat ini masih buron dan dalam pengejaran Polda Banten.

Diketahui, PT BKI Cabang Cilegon merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengklasifikasian kapal berbendera Indonesia.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, pengungkapan kasus korupsi itu berdasarkan hasil penyidikan LP Nomor 337 tanggal 2 November 2020.

Advertisement

“Waktu kejadian sekitar Mei 2016 yang bertempat di PT BKI Cabang Cilegon,” ungkap Shinto yang didampingi Wadirreskrimsus Polda Banten AKBP Hendi kepada wartawan dalam konferensi pers di Mapolda Banten, Kamis (5/11/2021).

Kata Shinto, PT ini melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekerjaan Konstruksi Fiktif, yaitu pembangunan CSR-Drainage, Salak Landslide Assessment and Mitigation, serta Brine Line Repair di Kecamatan Kabandungan Sukabumi. Dari pekerjaan fiktif tersebut, total kerugian berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten sebesar Rp4.489.400.213.

Sedangkan sumber dana yang dikorupsi, disebutkan Shinto, yakni milik PT BKI tahun 2016. Pengungkapan berawal adanya temuan dari Sistem Pengawasan Internal (SPI) PT BKI tahun 2017. Pasca temuan tersebut, PT BKI Pusat melakukan pelaporan kepada Polda Banten tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

“kasus ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum,” ungkapnya.

Hasil pendalaman penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Banten, lannjut Shinto, uang yang menjadi objek kerugian merupakan penyertaan modal negara ke PT BKI. Kemudian penyidik memintakan audit dari BPKP Perwakilan Banten hingga membutuhkan waktu cukup panjang untuk mendapatkan hasil audit.

Pasca mendapatkan hasil audit, kata Shinto, dilakukan gelar perkara meningkatkan status terhadap dua orang, yaitu JRA dan MW yang berstatus DPO (daftar pencarian orang),” beber Shinto.

Shinto juga menjelaskan modus tersangka yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang PT BKI Cilegon, yakni dengan cara mencairkan dana milik perusahaan, melaksanakan pekerjaan dana Corperate Socil Responsibilty (CSR) dari perusahaan lain untuk proyek betonisasi kepada pihak ketiga.

“Faktanya betonisasi sudah dikerjakan menggunakan ADD (Alokasi Dana Desa) dari APBN dan APBD Cilegon,” terangnya.

Pihaknya juga, kata Shinto, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi dan dua ahli audit. Beberapa fakta hukum telah dikumpulkan penyidik dan tersangka JRA melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu jenis pekerjaan tidak sesuai anggaran dasar perseroan, realisasi anggaran juga tidak sesuai rencana kerja perseroan, prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa tidak sesuai, tidak melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap pelaksanaan kegiatan proyek, serta menerima cash back lebih dari Rp500juta dari pihak ketiga yang menerima kontrak.

Hasil korupsi, disebutkan Shinto, digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, seperti entertainment atau hiburan karaoke, belanja barang elektronik, tiket pesawat, bahkan ada juga yang dikirim dan dinikmati oleh istri dan anak tersangka, serta pihak lain yang masih didalami.

“Barang bukti yang disita berupa dokumen-dokumen kontrak kerja, pengajuan pengeluaran dana ke PT BKI pusat, bukti transfer, dan dokumen lainnya,” katanya.

Atas perbuatan itu, kata Shinto, tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Shinto menambahkan, Polda Banten juga akan bertindak tegas terhadap koruptor dengan pasal berlapis, sehingga pidana dapat diputus maksimal oleh hakim di pengadilan.

“Kami memberi warning kepada DPO MW (40), Direktur PT Indo Cahaya Energi (ICE) untuk segera menyerahkan diri, akan dikejar hingga dapat ditangkap dan dibawa ke depan hukum pidana,” ancamnya.

Shinto pun mengajak masyarakat melakukan social control untuk menjaga uang negara diberdayakan dengan tepat untuk masyarakat. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button