NewsPeristiwa

Kuasa Hukum THM: Selama Proses Pengadilan Tidak Boleh Dibongkar

SERANG,LB – Kuasa Hukum Tempat Hiburan Malam (THM) di Jalan Lingkar Selatan (JLS) dari Advokat Law Office Paguyuban Pengacara Pribumi Banten Robi Yusuf menyatakan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak boleh melakukan pembongkaran selama proses pengadilan.

Seperti diketahui, Senin (15/11/20210), ratusan massa, termasuk pemandu lagu yang bekerja di THM kawasan JLS, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang turun ke jalan melakukan unjuk rasa menolak pembongkaran THM oleh petugas gabungan Satpol PP dan kepolisian.

Kondisi itu menimbulkan arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh hari itu. Tampak sebagian warga dan organisasi masyarakat (ormas) islam juga hadir mendukung aksi pemerintah itu. Lantaran tidak kondusif dan terjadi kisruh, akhirnya pembongkaran diurung dilakukan.

“Jadi, selama proses di pengadilan maka tidak ada pembongkaran apapun,” tegas Kuasa Hukum THM Robi Yusuf saat diwawancarai di lokasi pembongkaran.

Advertisement

Berkaitan THM sempat disegel, pihaknya melakukan gugatan kepada Satpol PP kepada Pengadilan Negeri (PN) Serang karena dinilai sewenang-wenang dan dianggap melawan hukum.

“Nah, itu kan harus proses secara hukum bukan secara eksekutorial. Jadi, kita melakukan upaya hukum menunggu hasil keputusannya, apakah Satpol-PP yang salah, atau kami,” tukasnya

Robi menjelaskan, bentuk gugatan sifatnya meminta ganti rugi kepada Satpol PP Kabupaten Serang karena selama dua tahun THM disegel dan tidak bisa beroperasi.

“Jadi, yang kita gugat penyegelan yang menghentikan operasional kita,” ujarnya

Ia mengklaim, THM sudah mendapat izin operasional berupa Online Single Submission (OSS) dari kementerian.

“Izin untuk restoran, cafe, hiburan itu ada semua di dalamnya,” kata Robi.

Robi menilai, surat pemberitahuan yang diberikan Satpol PP Kabupaten Serang tidak berdasarkan hukum, hanya berdasar pengakuan. Menurutnya, pemberian surat teguran bisa melalui Pos karena sudah sesuai hukum.

“Mereka kan seharusnya ada tempat yang tepat. Katakanlah tidak mesti harus datang langsung kan secara hukum sudah diatur. Tetapi mereka mengklaim sudah memberikan surat teguran, faktanya belum ada kita terima,” kelitnya. (Muhammad Uqel Assathir/zai)

Back to top button