Komunitas

Kupas Label Hoax oleh Kepolisian, Begini Sikap Jurnalis Tangerang!

TANGERANG, LBPelabelan Hoax yang disematkan oleh Polres Kota (Polresta) Tangerang terhadap berita di dua media, yakni Republika.co.id dan Kabar6.com mendapat kecaman dari organisasi Jurnalis. Label Hoax dinilai bentuk kesemena-menaan aparat terhadap jurnalis, karena tidak berbenturan dengan Undang-undang Pers.

Hal itu terungkap pada acara diskusi Fraksi Teras yang digelar Solusi Movement bertemakan ‘Main Hakim Polisi Melebeli Media Hoax’ di aula Museum Gedung Juang Taruna, Kamis (21/10/2021).

Acara dihadiri perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Abdul Majid, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Tangerang Raya (WHTR) Bagus, dan Ketua Pewarta Foto Indonesia (FPI) Tangerang Raya Faisal R Syam, serta Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro. Pada kesempatan itu, pihak Solusi Movement telah mengundang Kapolres Kota Tangerang Wahyu Sri Bintoro namun tidak hadir.

Anggota Bidang Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Jakarta, Muhammad Iqbal menilai, aksi pelabelan Hoax bentuk pelecehan profesi Jurnalis, serta bentuk intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Menurutnya, sikap seperti itu tidak boleh terulang dan kepolisian harus bersikap tegas, jangan hanya minta maaf.

Advertisement

“Makanya, dalam hal ini Polda Banten harus menindak tegas polisi yang melabeli Hoax tersebut,” harapnya.

Menurut Iqbal, label Hoax sudah menyalahi Undang-undang Pers. Jika diteliti, kata Ikbal, tidak ada yang salah dalam penulisannya. Hasil penilitian Iqbal, selain label Hoax, tindakan represif lainnya juga kerap didapatkan para jurnalis ketika menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Ikbal meminta jurnalis menyatukan kekuatan untuk melawan tindakan yang bersifat menghalang-halangi kerja jurnalistik.

“Jangan sungkan kita bersuara. Kita dari AJI siap advokasi siapapun yang bermasalah dengan karya dan konten mereka. Selagi konten mereka bener dan tidak salah, serta tetap pada jalur jurnalistik,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Pokja WTHR Tangerang Raya, Bagus yang berharap, semua wartawan Tangerang bersatu ketika ada rekan seprofesinya mendapat intimidasi saat meliput, tanpa melihat latar belakang organisasinya.

“Saya sangat mengecam. Profesi kita memang harus rapatkan barisan. Jangan sampai ada kejadian seperi ini kita hanya melihat. Karena suatu saat itu bisa terjadi sama kita,” ajaknya.

Ketua PWI Kota Tangerang Abdul Majid menambahkan, insan pers sebagai agen penangkal Hoax dengan disiplin ilmunya menyepakati jika Hoax musuh bersama. Menurut Majid, pemberitaan dua media yang mendapatkan label Hoax merupakan media kredibilitas.

“Perusahaan media ini bisa dipertanggungjawabkan. Sangat tidak mungkin yang diproduksi media tersebut tidak sesuai fakta. Secara lembaga sudah bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Kalaupun ada unsur hoaks, lanjut Majid, sesuai Undang-Undang Pers pihak yang dirugikan mendapatkan ruang untuk memberikan hak jawab. Sebagai insan pers, Majid meminta, tetap sesuai on the track memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas agar simbiosis mutualisme dapat terjadi antara insan pers dengan masyarakat yang dapat memberikan solusi. selain itu, insan pers harus dapat menangkal informasi Hoax yang beredar. Dia berharap, ke depan hal ini tidak terjadi lagi, khususnya di wilayah Kota Tangerang

“Wartawan harus bersatu melawan Hoax,” serunya.

Terkait itu, Pengamat Kebijakan Publik IDP LP Riko Noviantoro mengatakan, jurnalis dan Polri merupakan mitra. Kedua belah pihak memiliki hubungan erat dalam hal informasi dan pengendali sosial. Apalagi Dewan Pers dan Polri memiliki Nota Kesepahaman (MoU) tentang koordinasi dan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Kata Riko, dalam MoU dijelaskan, salah satunya apabila terjadi perselisihan terkait pemberitaan, seharusnya dapat diselesaikan menurut tata cara Undang-Undang Pers.

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain, yakni melalui hak jawab dan koreksi. Hal itu tertuang dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat 2.

Riko pun mengamati, Kapolres tidak begitu saja memberikan label Hoax terhadap berita tersebut. Dia menduga ada stafnya yang memberikan masukan terkait berita itu.

“Pasti ada stafnya yang kurang paham. Entah Kasubag Humas atau tim komunikasinya,” katanya.

Oleh sebab itu, Riko meminta jajaran Polri cerdas dalam bermedia. Artinya, dapat memahami isi berita serta aturan terkait pers.

“Cerdas bermedia itu harus matang. Mungkin Pak Kapolres ketika diberitahu dia langsung ya sudah Hoax saja,” tukasnya.

Di sisi lain, Riko tidak menampik, media juga tak luput dari kesalahan. Mulai dari kesalahan dalam penulisan nama, tanggal, hingga isi berita.

“Ini pembelajaran yang terbaik, karena pengalaman adalah guru terbaik. Begitu juga dengan Polresta dan Media,” pesannya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button