Peristiwa

Lagi, Mahasiswa Unjuk Rasa di KP3B Kritik Gubernur

Nilai Pemprov Banten Belum Ramah Disabilitas

SERANG, LB-Setelah didemo mahasiswa UIN SMH Banten yang mengkritik kinerja Gubernur Banten hingga berlangsung ricuh saat memperingati HUT ke-21 Provinsi Banten, kini giliran mahasiswa yang tergabung kelompok Gerakan Mahasiswa Inklusif (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (5/10/2021). Massa menuntut Gubernur Banten melalui programnya agar ramah disabilitas.

Pantauan LingkarBanten.Com, massa aksi bergantian melakukan orasi. Jalannya aksi dijaga ketat aparat kepolisian. Sampai bubar aksi berlangsung damai.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus Banten Karim Maulana menilai, Pemprov Banten belum memerhatikan kaum disabilitas.

“Kita tidak boleh diam saja ketika di usia 21 tahun Provinsi Banten, tapi keadilan masih saja belum dirasakan penyandang disabilitas,” ujar Karim kepada awak media di sela-sela aksi.

Advertisement

Ia menilai, narasi pasal-pasal yang ada pada Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Nomor 14 Tahun 2019 nyatanya masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sehingga menjadi bukti bahwa peraturan hanya dibuat sebagai formalitas dan hak-hak disabilitas masih dieksploitasi.

Ia juga menilai, berbagai aksesibilitas penyandang disabilitas belum merata di Provinsi Banten. Trotoar Kota Serang, menurutnya, menjadi salah satu contoh bahwa kebijakan pemerintahan Banten belum menyediakan aksesibilitas bagi disabilitas.

“Guiding blok pada trotoar di depannya itu ada tong sampah, ada pohon ada tiang listrik. Termasuk di KP3B sendiri, fasilitas untuk disabilitas masih minim, terutama di dalam kantor. Jadi belum ramah disabilitas,” nilainya.

Selain itu, lanjutnya, belum meratanya hak pendidikan untuk berkebutuhan khusus, karena masih banyak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang masih belun mengenyam pendidikan, lalu untuk tenaga pendidiknya juga masih banyak yang belum sesuai kompetensi.

“Kami juga menyoroti juga pemenggalan dana bansos (bantuan sosial) disabilitas,” tudingnya.

Untuk itu, ia menuntut Pemprov Banten lebih memerhatikan sektor pendidikan, terutama keterbukaan informasi penerimaan guru SKh Negeri atau Sekolah Inklusi, serta dapat memperluas akses pendidikan bagi penyandang disabillitas.

Dari sektor Sektor sosial dan ekonomi, sambungnya, soal keterbukaan lapangan kerja untuk disabilitas dan transparansi anggaran bansos bagi penyandang disabilitas. Sedangkan dari sektor hukum, ia meminta, Pemprov Banten meninjau ulang Perda Disabilitas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Akademisi. Kemudian sektor kesehatan soal jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Terakhir, Infrastuktur untuk pemerataan ruang publik ramah disabilitas. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button