Hukrim

Menghuni Lapas Tangerang, Tidak Ada Perlakuan Khusus Bagi Pinangki

TANGERANG, LBC- Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat telah mengeksekusi Pinangki Sirna Malasari, terdakwa perkara pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra. Senin (2/8), Pinangki telah resmi menjadi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Tangerang.

Terkait hal itu, Kasie Pembinaan LP Kelas II-A Tangerang Herti Hartati membenarkan bahwa Pinangki sudah tiba di Lapas Kelas II-A Tangerang pada Senin (2/8) pukul 13.30 WIB.

“Iya betul mas, Jaksa Pinangki ditempatkan di Lapas Kelas IIA Tangerang (yang dulu lapas anak wanita-red),” ungkap Herti saat dikonfirmasi lingkarbanten.com melalui sambungan telepon seluler, Selasa (3/8).

Ditegaskan Herti, saat terdakwa tiba di Lapas tidak ada pengamanan khusus oleh petugas.

Advertisement

Namun demikian, diungkapkan Herti, mantan Jaksa itu mengaku merasa sedih karena harus dipindahkan ke Lapas Tangerang.

“Tidak ada penanganan khusus mas (menyebut wartawan merujuk kepada Pinangki), sama seperti Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) yang lain. Yang pasti beliau sedih dengan kasus ini dan harus ditempatkan di lapas,” terangnya.

Herti pun menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk Pinangki yang tiba tanpa menggunakan kerudung seperti biasanya saat menjalani persidangan diperlakukan layaknya warga binaan pemasyarakatan lainnya.

“Kalau untuk tempat hunian tetap disatukan dengan yang lain. Untuk saat ini ditempatkan diblok Mapenaling,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Eksekutor Kejari Jakarta Pusat akhirnya mengeksekusi terpidana Pinangki Sirna Malasari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang, Banten untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (2/8/2021).

“Sudah diekseskusi sekitar pukul 14.00 WIB tadi di LP Tangerang,” ungkap Kepala Kejari Jakarta Pusat Riono Budisantoso sebagaimana dilansir Antara, Senin (2/8/2021).

Sekadar diketahui, eksekusi atas Pinangki ke Lapas Tangerang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Print-539/M.1.10/Fu/07/2021 tanggal 30 Juli 2021.

Atas surat perintah tersebut, Jaksa Eksekutor Kejari Jakarta Pusat melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2021 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus/2021/PT.DKI tanggal 14 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (Eky Fajrin/zai)

Back to top button