HeadlinePemerintahan

Lurah Paninggilan Diperiksa Tim Gabungan, Begini Nasibnya Sekarang!

TANGERANG, LBC– Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membentuk tim gabungan yang terdiri atas jajaran Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pemeriksaan terhadap Lurah Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, yakni Tamrin yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warganya yang merupakan anak yatim. Saat ini, oknum lurah tersebut sudah dinonaktifkan guna proses pemeriksaan.

Inspektur Inspektorat Dadi Budaeri mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terkait tindakan indisipliner terhadap Lurah Paninggilan, Tamrin yang tersangkut kasus pungli dan viral di media sosial (medsos).

“Kami sudah membuat tim gabungan dengan BKPSDM, leadernya di Inspektorat. Mudah-mudahan satu pekan ke depan hasil finalnya sudah ada,” ungkap Dadi saat ditemui wartawan usai mengikuti upacara bendera peringatan Dirgahayu Republik Indonesia (RI) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Selasa (17/8/2021).

Dadi memastikan, Tamrin saat ini sudah dinonaktifkan guna proses pemeriksaan. Untuk sementara, kata Dadi, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh Tamrin. Jika terbukti, lanjut Dadi, maka bisa dikenakan sanksi terberat yaitu pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Advertisement

“Bisa sampai berat (sanksi terhadap Tamrin-red). Kalau berat itu mulai dari penundaan kenaikan pangkat sampai pemberhentian PNS. Kita lihat detilnya dulu,” katanya.

Supaya roda pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Paninggilan terus berjalan, kata Dadi, saat ini jabatan Lurah diisi oleh Sekretaris Lurah sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Menanggapi proses pemeriksaan itu, Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai, kasus itu terjadi tidak lepas dari faktor internal dan eksternal, sekaligus fakta patologi birokrasi yang belum terselesaikan sejak dulu.

 “Bagi saya ada dua hal yang jadi penyebab pungli. Pertama, kontrol lemah dari pemerintah daerah dan kedua, belum optimalnya layanan berbasis eletronik,” kata Riko melalui sambungan telepon seluler.

Lantaran itu, menurut Riko, tindakan pungli tersebut perlu diberikan sanksi. Tidak hanya individu pelakunya, melainkan juga sanksi kolektif agar menumbuhkan pengawasan dari internal kelembagaan karena saling mencegah dari jatuhnya sanksi. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button