HeadlineHukrim

OTT Oknum Pegawai BPN Lebak, Polda Banten Tetapkan 2 Tersangka

SERANG, LB– Polda Banten menyampaikan hasil gelar perkara pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi empat oknum pegawai Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) dan satu oknum lurah di Lebak, Jumat (12/11/2021) malam. Dua dari lima oknum terkena OTT ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten secara intens melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi, di antaranya pihak yang merasa dirugikan dan pihak terkait dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Selain itu, diungkapkan Shinto, kelima oknum yang telah diamankan pada Jumat lalu juga telah diperiksa penyidik. Kemudian, penyidik juga telah menyita tiga amplop berisi uang senilai Rp36 juta.

“Uang itu diketahui bagian dari total uang yang diminta kepada korban untuk pengurusan sertifikat tanah,” ungkap Shinto dalam keterangan tertulis resminya yang diterima redaksi Lingkar Banten, Minggu (14/11/2021).

Advertisement

Tidak hanya itu, lanjut Shinto, penyidik Ditreskrimsus juga melakukan penyitaan beberapa unit handphone, DVR CCTV, dan beberapa berkas pengajuan pengukuran tanah. Bahkan, beberapa ruang kerja di Kantor BPN Lebak juga disegel dengan police line untuk kepentingan penyidikan.

“Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, penyidik kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan dua tersangka, yaitu RY (50) dan PR (41), keduanya staf Kantor BPN Lebak,” bebernya.

Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto menambahkan, praktek pungutan liar (pungli) dan koruptif seperti yang diungkap Ditreskrimsus di Lebak dinilai meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, Kapolda memerintahkan jajarannya untuk tidak ragu melakukan OTT sebagai shock therapy, sekaligus memberi detterence effect bagi yang lain.

“Saya sudah perintahkan jajaran Reserse untuk tidak ragu lakukan tindak tegas pelaku pungli, karena sangat meresahkan masyarakat. Dan OTT sebagai efek jera cegah dan warning keras kepada pelayan publik,” tegasnya.

Kapolda juga mengatakan, Polda Banten akan mengevaluasi hasil OTT. Jika dibutuhkan, maka Kapolda mengaku tidak akan segan memerintahkan jajarannya untuk lakukan OTT kasus-kasus korupsi lainnya.

“Kami sangat serius menangani tindak pidana korupsi di wilayah Banten ini,” tegasnya.

Terkait itu, Dirreskrimsus Polda Banten AKBP Dedi Supriadi menyampaikan, penyidik menerapkan persangkaan Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yaitu, tindak pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang memberikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu dengan ancaman 4-20 tahun penjara dan denda Rp200 juta-Rp1 miliar.

“Atas perbuatan pelaku, dikenakan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” katanya.

Diungkapkan Dedi, para tersangka telah dilakukan penahanan dari sejak Sabtu (13/11) malam sampai 20 hari ke depan di Mapolda Banten. Dedi mengimbau masyarakat menyampaikan informasi bila menemukan indikasi pungli dan perilaku koruptif lainnya.

“Mari berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Laporkan informasi pungli ke pihak kepolisian, pasti kami akan tindaklanjuti,” imbaunya. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button