HeadlinePemerintahanPendidikan

P3K Kab Serang Belum Dapat SK, Ini Penjelasan Ketua Komisi II DPRD!

SERANG, LB – Sebanyak 1.682 tenaga honorer yang terpilih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Serang 2021 sampai saat ini belum menerima Surat Keputusan (SK). Alasannya, anggaran untuk gaji P3K dari Dana Alokasi Umum (DAU) di Pemerintah Pusat belum juga ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang Suja’i A Sayuti kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (16/6/2022). Suja’i mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat internal dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membahas nasib P3K di Kabupaten Serang.

Dari hasil rapat internal dengan para OPD, kata Suja’i, terungkap bahwa anggaran dari pusat sesuai keputusan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bahwa uang sudah ditransfer melalui DAU kepada Pemkab Serang.

“Tapi saya konfirmasi ke pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah), termasuk BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) bahwa anggaran untuk gaji P3K sebanyak 1.682 ternyata sampai saat ini belum ditransfer,” ungkap Suja’i.

Advertisement

Ditambah lagi, diungkapkan Suja’i, anggaran DAU dari sejak 2021 sampai saat ini untuk Pemkab Serang dari pemerintah pusat bukannya bertambah, melainkan menurun.

“Jadi, sampai saat ini karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga sedang kurang bagus pendapatannya, otomatis harapan kita dari DAU, sementara DAU-nya berkurang dari yang sudah biasa dari 2020, jadi apa yang mau digajikan kata beliau,” terang politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Untuk masalah SK, ditegaskan Suja’i, Pemkab Serang kapanpun siap print. Hanya, kata Suja’i, persoalannya ketika SK diturunkan jika P3K harus mendapatkan gaji itu Pemkab Serang belum bisa memberikan, karena belum menerima transfer DAU dari pemerintah pusat.

“Untuk gaji, informasi dari pusat bahwa uang sudah ditransfer dan dialokasikan ke pemda masing-masing, tapi faktanya belum, ini terjadi saat ini di Kabupaten Serang dan Pandeglang.” jelasnya.

Kendati demikian, kata Suja’i, pihaknya sampai saat ini masih terus berupaya mencari solusi, salah satunya menggenjot PAD agar pendapatan lebih tinggi sehingga mempunyai pendapatan berlebih agar dapat membantu menggaji.

“Itu tadi kita sampaikan di rapat internal bagaimana bareng-bareng membantu P3K,” tandasnya.

Diketahui, guru honorer yang mengikuti tes ASN P3K 2021 mencapai 1.682 yang lulus belum menerima SK, baru Kota Serang dan Cilegon yang sudah menerima SK.

Informasi yang dihimpun Lingkar Banten, berdasarkan hasil dari koordinasi honorer Kategori Dua (K-2) dan Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) dengan pihak BKPSDM Kabupaten Serang per 25 Mei 2022, yakni dikarenakan Pemkab Serang sedang mengalami defisit anggaran tahun 2022, sehingga realisasi dari hasil seleksi P3K terhambat.

Kendati begitu, Pemkab Serang saat ini tetap berusaha menggaji P3K pada APBD perubahan, pahitnya pada awal 2023. Kemudian, dari BKPSDM juga siap mencetak dan membagikan SK untuk persyaratan PPG atas persetujuan Dindikbud, dengan syarat harus ada MoU bahwa P3K tidak menuntut gaji sebelum ada anggaran.

Kemudian, Forum P3K akan berkoordinasi dengan Dindikbud terkait usulan pembagian SK dan memberikan MoU kepada P3K agar pihak sekolah tetap memberikan gaji dari dana BOS sebelum mendapat gaji P3K.

Lalu, pengurus Forum Honorer juga meminta teman-teman P3K tetap bersabar, berdoa dan tidak mengeluarkan statement atau aksi apapun yang dapat merugikan sendiri. (Nizar)

Back to top button