Pemerintahan

Pandji : Jangan Persulit Investasi di Kabupaten Serang

SERANG, LBC – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis resiko pada Senin, (9/8/2021). Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa pun langsung mengintruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang segera menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaannya dan diminta tidak mempersulit investasi yang akan masuk ke Kabupaten Serang.

Kegiatan launching sistem perizinan terpadu yang dilakukan secara virtual ini diikuti seluruh pimpinan kementerian dan lembaga di Indonesia, termasuk para kepala daerah. Di Kabupaten Serang launching virtual diikuti di ruang Rapat Bupati, Pandopo Bupati Serang. Selain Pandji, launching juga diikuti Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rahmat Jaya, Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Syamsuddin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang Sugihardono, dan Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Dedi Arif Rochidi.

Sekadar diketahui, sistem elektronik OSS yang terintegrasi perizinan satu pintu tersebut diterbitkan untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati dan wali kota.

“OSS ini memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berusaha dan proses perizinan termasuk meningkatkan kepercayaan investor membuka banyak lapangan kerja,” jelas Jokowi dalam paparannya sesuai keterangan tertulis dari Diskominfosatik Kabupaten Serang, Senin (9/8/2021).

Advertisement

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa meminta DPMPTSP segera menyiapkan sarana dan prasarananya untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait penerapan sistem elektronik OSS tersebut.

“Jangan mempersulit investasi. Harus melindungi investasi, harus membuat segala sesuatunya serba mudah untuk merangsang para investor lainnya datang,” pinta Pandji.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Syamsuddin memastikan, dengan diluncurkannya kembali sistem OSS, maka pihaknya akan kembali melayani perizinan. Sebelumnya pada 2 Juli lalu pihaknya stop pelayanan perizinan.

“Hari ini mulai lagi. Tinggal kita yang di daerah harus banyak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Syamsuddin, pemerintah daerah tidak akan bisa menarik retribusi jika belum diterbitkan peraturan daerah (perda) terkait sistem izin tersebut. Karena, dijelaskan Syamsuddin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“PBG ini kalau dilihat ketentuannya bisa dilakukan pemungutan IMB atau PBG setelah perda terbit. Jadi, kita harus segera konsultasi dengan DPRD bagaimana perda nanti menjadi skala prioritas untuk ke depan,” jelas mantan Kabag Hukum Setda Pemkab Serang tersebut.

Syamsuddin menambahkan, di Kabupaten Serang ada dua potensi retribusi. Pertama, IMB yang berubah menjadi PBG dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

“Dua-duanya mengamanatkan harus ada dua perda baru karena namanya berubah. Semua tidak bisa dilakukan pungutan jika tidak ada perda. Itu masuk dalam Perda Perizinan Tertentu,” tandas Syamsuddin. (zai)

Back to top button