Pemerintahan

Tahun Depan Pemkab Pandeglang Terapkan Perubahan SOTK 4 OPD

PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akan menerapkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru pada awal 2022. Perubahan SOTK itu tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran yang sudah berjalan.

Keempat OPD itu, yakni Dinas Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Perikanan dan Dinas Koperasi digabung dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, perubahan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DPD).

Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengatakan, penerapan SOTK baru tidak bisa dilakukan tahun ini atau pertengahan tahun anggaran. Soalnya, menurut Udi, akan menyulitkan Pemkab menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2021.

“Januari 2022 sudah mulai diterapkan SOTK baru. Untuk tahun ini belum bisa meskipun telah selesai dibahas,” terang Udi kepada lingkarbanten.com di ruang kerjanya, kemarin.

Advertisement

Menurut Udi, ada beberapa manfaat yang bisa didapat dalam perubahan SOTK tersebut. Selain memudahkan proses administrasi dan mekanisme bekerja, perubahan SOTK juga bisa memudahkan dalam mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, Udi meminta para pegawai yang bekerja di beberapa instansi pemerintahan mempersiapkan keterampilan dan terus meningkatkan kinerja agar roda pemerintahan bisa berjalan optimal.

“Banyak manfaatnya (perubahan SOTK-red). Selain akan terorganisir dengan baik, juga bisa memudahkan Pemkab berkoordinasi dalam mengajukan bantuan. Misalnya dalam penanganan bencana, untuk sekarang memang sulit mengajukan bantuan. Tetapi setelah instansi terkait naik kelas, tentunya kita akan semakin mudah mendapatkan bantuan penanganan bencana. Begitu juga dengan instansi lain yang akan berubah di tahun ini,” jelasnya.

Terpisah, Asisten Daerah (Asda) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemkab Pandeglang Ramadani menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi kendala belum bisa diterapkannya perubahan SOTK. Selain karena tahun anggaran telah berjalan, juga akibat adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pandeglang yang mengatur agar tidak terjadi perubahan dalam susunan pegawai di semua instansi pemerintahan.

“Memang enggak memungkinkan kalau berubah tahun ini. Pertimbangannya banyak, di antaranya ya karena Pilkada Pandeglang itu,” terangnya. (rie/zai)

Back to top button