Pemerintahan

Pemkab Serang Optimalkan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik

SERANG, LB– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan mengoptimalkan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk mempercepat proses lelang. Upaya itu juga seiring adanya perkembangan layanan, menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Serang Nomor:027/2799/BPBJ-2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP), dan Administrasi Pembangunan Pemkab Serang Ida Nuraida pada acara Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemkab Serang di aula Brigjend KH Syam’un Pemkab Serang, Senin (1/11/2021).

Sosialisasi diikuti perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang dan menghadirkan Kasubdit V Siber Ditrekrimsus Polda Banten dan Trainer Layanan Pengadaan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten sebagai nara sumber. Hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setda Pemkab Serang Febrian Ripera.

Ida mengatakan, pihaknya akan mengoptimalisasi layanan pengadaan barang/jasa lantaran adanya perkembangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kata Ida, ada aturan baru yang mendorong Pemkab Serang harus menyikapi optimalisasi layanan tersebut.

Advertisement

“Kita akan optimalisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini untuk percepatan,” ungkap Ida yang juga menjabat Asda III Pemkab Serang Bidang Organisasi, Keuangan, Umum, dan Fasilitas Pimpinan (Faspim) ini.

Untuk mewujudkan itu, menurut Ida, perlu penjabaran apa saja yang dibutuhkan agar tidak menyalahi aturan.

“Makanya kita hadirkan nara sumber yang berkompeten,” jelasnya.

Pihaknya juga, lanjut Ida, sudah membuat regulasi Surat Edaran (SE) Bupati Serang Nomor:027/2799/BPBJ-2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

“Kita akan mewujudkan optimalisasi pengadaan barang dan jasa ini tahun 2022,” ujar mantan Kepala Bagian (Kabag) Aset Setda Pemkab Serang ini.

Lebih lanjut mantan Camat Ciruas ini mengatakan, pihaknya mempunyai waktu dua bulan mempersiapkan terwujudnya optimalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Serang. Diharapkan, saat pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan.

“Terutama dari sisi aturan,” harapnya.

Intinya, tambah Ida, pihaknya saat ini dan tahun yang akan datang akan lebih mengoptimalisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aturan yang benar. Itu untuk menghindari sanksi-sanksi hukumnya dalam melakukan upaya percepatan lelang.

“Kalau dulu kita baru penyiapan dokumen di awal tahun untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, nanti akhir tahun. Jadi, awal 2022 sudah bisa berjalan. Bedanya itu saja, percepatan,” jelas mantan Staf Ahli Bupati ini.

Sementara itu, Plt Kabag UKPBJ Setda Pemkab Serang Febrian Ripera mengatakan, pihaknya menghadirkan Kasubdit V Siber Ditrekrimsus Polda Banten karena dalam pengadaan secara elektronik ada keterkaitan dengan siber dan UU IT, serta Trainer LPSE karena berkaitan dengan aplikasi bela pengadaan dari LPSE Provinsi Banten.

Dijelaskan Febrian, sosialisasi untuk mengenalkan kepada para perwakilan OPD bahwa di Polda Banten ada unit yang menangani siber. Sedangkan LPSE Provinsi Banten terkait surat edaran bela pengadaan. Kata pejabat yang akrab disapa Febri itu, ada dua mekanisme dalam proses pengadaan barang/jasa, yakni transaksional dan nontransaksional.

“Selama tidak dijalankan transaksional, maka dilakukan nontransaksional, itu yang kita tekankan,”  jelasnya.

Kata Febri, saat ini semua pengadaan barang/jasa harusnya melalui sistem, sehingga tidak ada lagi pengadaan manual. Kalaupun manual, kata Febri, ada mekanisme pencatatan dalam sistem.

“Jadi sosialisasi ini tujuan utamanya memberikan pemahaman itu, mengacu Perpres 12 tahun 2021 bahwa pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE dan pendukungnya,” terangnya.

Alasan lainnya, lanjut Febri, ada kewajiban meskipun baru tingkat provinsi terkait bela pengadaan (belanja langsung) dengan pagu sampai Rp50 juta untuk dua komoditas. Antara lain pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan makan minum (mamin). Pihaknya dan kota kabupaten lain tugasnya menyampaikan sosialisasi kepada OPD soal adanya bela pengadaan.

“Selain itu rekanan yang biasa bekerja sama dengan OPD agar dimasukkan ke dalam marketplace atau toko daring,”  katanya.

Mengacu Perpres Nomor 9 Tahun 2021 berbicara toko daring dan katalog, tambah Febri, itu untuk katalog elektronik (e-katalog). Sedangkan bela pengadaan menjadi toko daring atau marketplace. Febri berharap, OPD dapat melakukan persiapan karena pada 2022 kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengarahkan kabupaten dan kota menggunakan aplikasi bela pengadaan.

“Sekarang ini hanya diwajibkan untuk provinsi. Jadi, setiap provinsi diberi surat edaran oleh KPK dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa tiap provinsi untuk belanja langsung sampai Rp50 juta wajib melalui aplikasi bela pengadaan,” pungkasnya. (zai)

Back to top button