Pemerintahan

Pemkot Serang Perpanjang Kerja Sama dengan Kejari Tagih Tunggakan

Pembayaran PBB Hingga Perusahaan Tak Bayar Premi BPJS

SERANG, LB– Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melakukan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang untuk pendampingan penagihan PKejariajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta perusahaan yang tidak membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum Sekretaria Daerah (Setda) Pemkot Serang Subagyo mengatakan, ada lima Program Strategis Daerah (PSD) tahun ini di Pemkot Serang yang mendapat pendampingan hukum, serta delapan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap terdapat keraguan dalam pelaksanaannya.

Keraguan itu, meliput proses mekanisme program yang akan dilaksanakan, terkait waktu, serta regulasi dan pelaksanaannya.

Selain itu, ada juga program kerja sama pengiriman sampah dari Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, ruislag tanah, Serang Plaza, dan penyerahan aset tahan di Ciracas dari Pemkab Serang yang belum seluruhnya, termasuk gedung.

Advertisement

Kemudian, program-program lain dari setiap OPD yang dirasa ada keraguan.

“Maka bisa dikonsultasikan kepada kami untuk kemudian diteruskan ke Kejari,” terang Subagyo di kantor Setda Pemkot Serang, Jumat (5/11/2021).

Sementara itu, Kepala Kejari Serang Freddy Simandjuntak mengatakan, MoU berlaku selama dua tahun. Pihaknya sebagai pengacara negara pada Pemkot Serang melakukan pendampingan hukum, baik di ranah mitigasi pengadilan maupun mitigasi di luar pengadilan.

Kata Freddy, ada beberapa produk hukum dikerjasamakan dengan Pemkot Serang yang selama ini sudah terjalin, seperti legal opinion maupun legal audit.

“Legal opinion itu biasanya dilakukan untuk menyikapi sebuat persoalan hukum di tengah kebijakan yang ada. Sedangkan legal audit terkait persoalan audit keuangan,” terangnya.

Freddy memberikan contoh, seperti penagihan PBB kepada sejumlah hotel yang masih menunggak dengan jumlah cukup besar. Kemudian, perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan premi, baik BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan.

“Itu bisa melibatkan kami dalam proses penagihannya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Serang itu sendiri,” jelasnya.

Freddy menyebut, terdapat puluhan program Pemkot Serang baik yang masuk PSD maupun program OPD dalam pendampingan hukum oleh Kejari Serang.

“Kepada para OPD di lingkungan Pemkot Serang agar tidak ragu melakukan konsultasi, karena kita dalam posisi sama bekerja untuk negara,” pesannya. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button