HeadlinePemerintahan

Pendapatan Daerah Kab Serang Diestimasikan Bertambah Rp436,42 M

SERANG, LBC – Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, pendapatan daerah Kabupaten Serang diestimasikan bertambah pada perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp436,42 miliar. Yakni, menjadi sebesar Rp3,33 triliun atau meningkat 15,04 persen dari pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp2,9 triliun.

Hal itu diungkapkan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat menyampaikan nota keuangan perubahan anggaran pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Serang di gedung DPRD Kabupaten Serang, Senin (13/9/2021). Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum dan dihadiri tiga Pimpinan dan 28 anggota DPRD, serta para pejabat Pemkab Serang.

Tatu dalam paparannya menyampaikan, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp3,33 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951,92 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp2,15 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp230,14 miliar.

“Estimasi perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 itu bila dibandingkan anggaran pendapatan daerah sebelum perubahan mengalami peningkatan sebesar Rp436,42 miliar atau naik 15,04 persen dari target Rp2,9 triliun menjadi Rp3,33 triliun,” ungkap Bupati Serang perempuan pertama ini.

Advertisement

Rinciannya, diungkapkan Tatu, PAD diestimasikan naik sebesar Rp159,63 miliar atau naik 20,15 persen, dari semula sebesar Rp792,29 miliar menjadi Rp951,92 miliar. Kenaikan berasal dari kenaikan target pada lain-lain PAD yang sah, target semula sebesar Rp291,19 miliar menjadi sebsar Rp450,82 miliar.

Kemudian, lanjut Tatu, pendapatan transfer diestimasikan sebesar Rp92,57 miliar naik 4,49 persen semula sebesar Rp2,06 triliun menjadi sebesar Rp2,15 triliun. Terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu target dana bagi hasil pemerintah pusat diestimasikan tetap sebesar Rp70,82 miliar.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) terjadi penurunan sebesar Rp33,72 miliar, semula Rp1,05 triliun berubah menjadi sebesar Rp1,02 triliun. Lalu DAK fisik turun sebesar Rp51,3 juta, semula sebesar Rp111,57 miliar berubah menjadi sebesar Rp111,52 miliar.

Dalam kelompok pendapatan transfer, yaitu pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp126,34 miliar dari semula sebesar Rp235,04 miliar menjadi Rp361,38 miliar. Kenaikan berasal dari kenaikan target pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi yang semula Rp180,04 miliar naik menjadi Rp306,38 miliar.

Selanjutnya, lain –lain pendapatan yang sah diestimasikan meningkat sebesar Rp184,21 miliar atau naik 401,06 persen, semula sebesar Rp45,93 miliar menjadi sebesar Rp230,95 miliar. Kenaikan berasal dari kenaikan pendapatan hibah sebesar Rp2,14 miliar semula sebesar Rp33,23 miliar menjadi sebesar Rp35,38 miliar dan pendapatan hibah dana bos pusat sebesar Rp182,07 miliar.

Kemudian, plafon anggaran belanja setelah perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp3,37 triliun dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp2,45 triliun, meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,28 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp869,58 miliar, belanja bunga sebesar Rp15 miliar, belanja hibah sebesar Rp278,27 miliar, belanja bantuan sosial Rp7,96 miliar.

Belanja modal sebesar Rp452,65 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar, belanja transfer sebesar Rp459,12 miliar yang meliputi belanja bagi hasil sebesar Rp25,64 miliar dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp433,48 miliar.

“Dari plafon anggaran sebesar Rp3,37 triliun bila dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp3,05 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp316,36 miliar atau naik 10,34 persen,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Banten ini.

Berikutnya, kata Tatu, belanja daerah dialokasikan dalam rangka optimalisasi program kegiatan yang ada di masing-masing OPD sesuai dengan urusannya. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp3,33 triliun bila dibandingkan terhadap anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp3,37 triliun, maka terjadi defisit sebesar Rp36,99 miliar yang ditutupi pembiayaan netto sebesar Rp36,99 miliar.

Dengan demikian, lanjut Tatu, posisi struktur anggaran rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan, rencana perubahan pendapatan daerah Rp3,33 triliun, rencana perubahan belanja daerah sebesar Rp3,37 triliun, desifisit anggaran sebesar Rp36,99 miliar, rencana penerimaan pembiayaan sebsar Rp393,99 miliar, rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp357 miliar, pembiayaan netto sebesar Rp36,99 miliar.

“Maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 sebesar nol rupiah,” katanya.

Suasana Sidang Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Serang.

Tatu menjelaskan, penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah, baik menyangkut masalah pokok yang dihadapi, kebijakan umum perubahan APBD yang ditetapkan, maupun pertimbangan –pertimbangan lainnya yang menjadi dasar perubahan rencana program dan kegiatan.

Termasuk strategi dan prioritas yang akan menjadi bahan inspirasi bagian satuan kerja dalam menyusun rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tujuan agar APBD perubahan tahun anggaran 2021 lebih realistis, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu pula, rancangan perubahan APBD disusun berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Antara lain, melakukan refocusing dan penyesuaian pendapatan pemerintah pusat atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyusunan APBD berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja.

Dengan demikian, Tatu berharap, pengalokasian anggaran dapat disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati. Sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permandagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaaan darurat, dan atau keadaan luar biasa.

Sejalan dengan ketentuan itu, smabung Tatu, maka APBD Kabupaten Serang tahun anggaran 2021 perlu dilakukan perubahan, mengingat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBD,

Tatu menyadari bahwa rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Untuk mencapai kesempurnaan dalam pembahasan dengan badan anggaran, sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat tersusun dengan baik, serta manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Serang, Tatu menyarankan nota keuangan dapat didalami DPRD lebih jauh, baik melalui forum-forum rapat kerja komisi bersama OPD maupun dalam rapat pembahasan gabungan antara badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari DPRD. (zai)

Baca Juga : Bupati Serang dan BPR Serang Hattrick Raih Top BUMD Award 2021

Back to top button