HeadlinePemerintahan

Pengadaan Baju Dinas Dewan Rp675 Juta, Pengamat : Itu Melukai Warga

TANGERANG, LBC– Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang melakukan pengadaan baju dinas yang menelan biaya hingga Rp675 juta. Kondisi itu pun disayangkan Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), karena dinilai sudah melukai warga.

Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono membenarkan, pihaknya melakukan pengadaan baju dinas anggota DPRD dan saat ini sudah masuk tahap proses lelang. Diungkapkan Agus, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk seluruh pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang. Setiap anggota dewan mendapatkan lima stel pakaian dinas, mulai dari pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, pakaian dinas harian masing-masing satu stel, dan pakaian sipil harian dua stel. Disebutkan Aggus, jenis bahan pakaian dinas tersebut telah disesuaikan standar satuan harga (SSH).

“Anggaran Rp675 juta itu untuk lima stel per dewan. Totalnya 250 stel untuk 50 Dewan,” ungkap Agus kepada lingkarbanten.com, Rabu (4/8).

Dijelaskan Agus, alokasi anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang rutin dilakukan setiap tahun.

Advertisement

“Kecuali pakaian sipil lengkap itu per lima tahun hanya dua kali diadakan pengadaanya,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro menilai, pengadaan baju dinas itu melukai perasaan warga yang tengah dilanda krisis ekonomi seperti saat ini akibat pandemi Covid-19. Menurut Riko, pengadaan baju dinas tidak masuk kategori kegiatan esensial di masa pandemi Covid-19 saat ini. Artinya, sambung Riko, kegiatannya bisa ditunda setelah kondisi atau penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihentikan.

“Kebijakan PPKM itu jelas membagi kegiatan yang boleh beroperasi dan tidak. Pengadaan baju tidak masuk kategori esensial,” tukasnya.

Riko juga berpendapat, keputusan Sekretariat DPRD Kota Tangerang yang mengadakan baju dinas anggota DPRD melawan asas pemerintahan umum yang baik, sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 8 ayat (3) dan pasal 9, ayat (2).

“Ada delapan asas umum pemerintah yang baik. Dua di antaranya kemanfaatan dan kepentingan umum,” ujarnya.

Berpangkal dari asas umum itu, lanjut Riko, pengadaan baju dinas anggota DPRD bertentangan dengan asas kemanfaatan dan kepentingan umum. Lantaran itu Riko menyarankan agar pengadaan tersebut ditunda. Terlebih, nominal anggaran dinilai cukup tinggi dan akan lebih bermanfaat digunakan bagi penggerak ekonomi rakyat.

“Saya rasa tidak terpenuhinya aspek esensial sebagaimana aturan PPKM dan melawan asas umum pemerintahan, maka lebih baik batalkan saja,” sarannya.

Riko pun menyarankan Sekretariat DPRD mengarahkan kemampuannya untuk mendukung upaya pencegahan Covid-19.

“Misalkan mengadakan kegiatan vaksinasi massal dan sebagainya,” pungkasnya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button