Agama

Perpres Dana Pesantren Disahkan, PKB Tangerang Gelar Tasyakuran

TANGERANG, LBC – Sebagai wujud syukur atas pengesahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang menggelar tasyakuran di Sekretariat DPC PKB Kota Tangerang, Jumat (17/9/2021) malam.

Tasyakuran yang digelar sederhana dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) prokes itu berlangsung khidmat dan diikuti sejumlah pengurus DPC PKB Kota Tangerang. Tasyakuran juga ditandi dengan kader yang hadir melakukan sujud syukur dan berdoa.

Ketua DPC PKB Kota Tangerang Ahmad Fuady mengatakan, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren di antaranya mengatur tentang dana abadi pesantren yang ditetapkan sebagai salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren. Melalui Perpres tersebut, menurut Ahmad, menunjukkan komitmen besar pemerintah terhadap dunia pendidikan agama.

Dengan adanya aturan pendidikan untuk para santri tersebut, Fuady berharap, pendidikan agama ke depan semakin maju dan mampu mencetak generasi santri berdaya saing, baik di kancah lokal hingga nasional.

Advertisement

“Kami (PKB-red) dalam hal ini konsen sejak awal mengawal (Perpres-red), dan

Alhamdulillah, akhirnya terealisasi (Perpres disahkan-red),” ucapnya kepada awak media usai tasyakuran.

Kader PKB Kota Tangerang gelar aksi sujud syukur.

Terpisah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa dana abadi pesantren merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 pasal 49 ayat 1 dan 2 tentang Pesantren.

“Terima kasih Pak Jokowi. Tentu saya bersyukur permintaan PKB terkait dana abadi pesantren dijawab Presiden dengan menerbitkan perpres. Ini bentuk kepatuhan pemerintah terhadap konstitusi,” ucapnya.

Dengan adanya Perpres tersebut, Muhaimin berharap, pesantren di Indonesia semakin eksis dan maju. Cak Min, sapaan akrabnya menilai, dana abadi pesantren merupakan kehadiran negara untuk menjaga keberlangsungan pesantren.

“Kontribusi pesantren sangat besar untuk negara ini. Jadi, negara tidak boleh hadir setengah-setengah,” jelasnya..

Sekadar diketahui, Fraksi PKB di DPR RI terus mendorong realisasi dana abadi pesantren sesuai amanah UU Pesantren yang disahkan pada 24 September 2019. Saat itu DPR dan pemerintah menyetujui dana abadi pesantren dikucurkan dari dana abadi pendidikan. Pasalnya, pesantren merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

UU Pesantren merupakan produk sekaligus komitmen bersama DPR dan pemerintah mengapresiasi keberadaan dan peran pesantren sejak pra kemerdekaan untuk mengisi kemerdekaan dan masa pembangunan era industri dan digitalisasi. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button