Pemerintahan

Pilkades Serang Terancam Kembali Ditunda

SERANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Serang, Provinsi Banten terancam kembali ditunda. Dari semula akan dilaksanakan pada 11 Juli diundur menjadi 1 Agustus seiring diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Menyusul adanya intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 23 tahun 2021 yang saat ini dalam proses penandatangan presiden, yakni kembali menunda pelaksanaan Pilkades di daerah mempertimbangkan terus melonjaknya kasus Covid-19.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang Heni Suheri mengatakan, pihaknya menerima intruksi Mendagri Nomor 23 tahun 2021 yang akan berimplikasi pada agenda pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Pilkades. Disebutkan Heni, ada tiga poin inti dalam Intruksi Mendagri yang ditekankan, yakni penguatan posko tingkat desa atau kelurahan, perluasan cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi dan kebupaten/kota yang memenuhi beberapa unsur, serta perpanjang waktu pemberlakuan sejak tanggal 21 Juli sampai 25 Juli 2021 dan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 23 minggu berturut-turut.

“Implikasi dari Intruksi Mendagri ini terhadap Pilkades, yaitu wilayah harus menetapkan PPKM darurat sehingga berdampak pelaksanaannya ditunda sepanjang pemberlakuan PPKM darurat,” terang Heni dalam paparannya pada rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pilkades dan Kegiatan Kesiapan Pemungutan Suara Pilkades Serentak Kabupaten Serang 2021 di aula Brigjend KH Syam’un Pemkab Serang, Jumat (23/7/2021).

Advertisement

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri. Hadir Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Nanang Supriatna, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi, Direktur RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang dr Rachmat Setiadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang.

Berdasarkan hasil komunikasi dengan Kemendagri, kata Heni, pihaknya diminta menaati arahan presiden. Jika melanggar, lanjut Heni, maka akan sanksi yang akan diterima bupati dan unsur Forkopimda.

“Pelaksanaan Pilkades juga maksimal 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) per TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan melakukan kampanye virtual, media elektronik, dan medsos (media sosial),” terangnya.

Senada disampaikan Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Nanang Supriatna yang menyatakan, adanya implikasi pelaksanaan Pilkades ditunda menyusul adanya Intruksi Mendagri mempertimbangkan skala kondisi pandemi Covid-19 lantaran saat ini Kabupaten Serang termasuk zona merah.

“Kasus Covid-19 di kita naik terus, sehingga dikhawatirkan kalau Pilkades dilaksanakan akan ada kluster baru yang berdampak nantinya Pemkab Serang akan menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.

Kata Nanang, pihaknya tidak menjamin saat Pilkades tidak akan terjadi kerumunan dan masyarakatnya disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Kalau sampai adanya kerumunan kita biarkan atau kita izinkan, selesai Pilkades kita bisa jadi bulan-bulanan. Makanya harus kita matangkan, kalau dipaksakan riskan,” kata mantan Camat Waringinkurung ini.

Sementara itu, Sekda Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri menjelaskan, rapat menyikapi keberlangsungan pelaksanaan Pilkades 2021 yang akan digelar di 144 desa, mengingat adanya aturan kondisi pandemi Covid-19. Mempertimbangkan aturan dari pemerintah pusat yang akan dikeluarkan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri terkait kondisi kesehatan di Kabupaten Serang, kata Entus, pihaknya akan mengintensifkan sosialisasi penerapan prokes, serta meminta seluruh kepala desa menyiapkan tempat isolasi terkonsentrasi untuk warga yang terkonfirmasi positif untuk menekan angka Covid-19 dari dana desa, sehingga pelaksanaan Pilkades batal ditunda. Namun demikian, pihaknya juga harus mempertimbangkan aspek politik dan sosial di masyarakat.

“Kita juga mewacanakan pemilihan sistem pemungutan suara keliling atau TPS keliling ke setiap rumah pemilih untuk menghindari kerumunan,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menambahkan, intruksi Mendagri akan menjadi pertimbangan apakah Pilkades tetap dilaksanakan atau ditunda. Bahrul mengaku, pihaknya menerima dua aspirasi berbeda dari masyarakat terkait pelaksanaan Pilkades, yakni meminta Pilkades ditunda dengan alasan khawatir terjadi kerumunan di tengah tingginya kasus Covid-19, serta ada juga yang meminta Pilkades dilanjutkan karena ditunda juga setiap hari masyarakat tetap berkerumun di kediaman para calon kades. Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Serang memegang teguh regulasi yang ada dari pemerintah pusat.

“Kita hanya ingin melihat dari sisi kemasalahatan di masyarakat terkait Pilkades. Dengan memegang teguh aturan kita punya pegangan sehingga tidak disalahkan, harus ada pertimbangan yang matang. Nanti kita insya Allah Selasa dirapatkan kembali untuk memutuskan apakah tetap dilaksanakan 1 Agustus atau ditunda, kita tunggu aja intruksi Mendagri seperti apa,” tukasnya. (zai)

Back to top button