Pemerintahan

Proses Vaksinasi Pemkot Cilegon Dikritik Dewan Fraksi Gerindra

CILEGON, LBC– Penanganan Covid-19 di Cilegon dinilai Wakil Ketua DPRD Cilegon Fraksi Gerindra Hasbi Sidik belum optimal. Salah satunya proses vaksinasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang dianggap lamban.

Penilaian Hasbi itu disampaikan di sela-sela kegiatan vaksinasi massal di Sekretariat Partai Gerindra Cilegon, Sabtu (14/8/2021). Hasbi mengatakan, agar penanganan Covid-19 optimal, salah satu upaya yang harus dilakukan Pemkot Cilegon yaitu melakukan percepatan vaksinasi massal. Namun, Hasbi menilai, upaya yang dilakukan Pemkot Cilegon tersebut masih kurang.

“Saya nilai penanganan Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi oleh Pemkot Cilegon belum optimal. Harusnya menggandeng semua elemen untuk lakukan kegiatan vaksinasi massal. Misalnya tokoh masyarakat, tokoh ulama, partai, dan ormas (organisasi masyarakat) maupun kepemudaan,” saran Hasbi.

Dengan begitu, kata Hasbi, upaya percepatan dan mengejar target vaksinasi massal bisa tercapai dengan baik. Terbukti, sambung Hasbi, Fraksi Gerindra Kota Cilegon menggelar vaksinasi massal sendiri dan disambut antusias masyarakat. Menurut Hasbi, selama ini Pemkot Cilegon bertumpu pada tempat vaksinasi massal yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Advertisement

“Kalau di Gerindra, ketika gelar vaksinasi warga langsung antusias. Banyak warga mengeluhkan lokasi vaksin cukup jauh. Artinya, masyarakat enggan datang ke lokasi yang ditentukan Pemkot Cilegon, karena jarak yang jauh sehingga masyarakat merasa terbebani. Mereka datang sendiri dari jauh, kemudian vaksin dan tidak istirahat,” terangnya.

Senada disampaikan Ketua DPC Gerindra Cilegon Sokhidin yang menilai, proses vaksinasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19 oleh Pemkot Cilegon lamban. Terbukti, berdasarkan data yang diperoleh Sokhidin, sampai saat ini target vaksinasi baru tercapai 20 persen.

“Kami menilai upaya pencegahan Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi massal di Cilegon lambat. Buktinya baru 20 persen saja warga Cilegon yang divaksin. Selain itu, angka kematian cukup tinggi sampai 350 orang lebih. Makanya, Cilegon menjadi zona merah lagi,” tukasnya.

Seharusnya, menurut Sokhidin, Pemkot Cilegon melalui Satgas Percepatan Pananganan Covid-19 benar-benar melakukan upaya optimal, jangan fokus kepada salah satu pointer pencegahan dengan melakukan razia dan penutupan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Semua pencegahan Covid-19 itu banyak. Selain razia masker, juga yang lebih penting itu vaksinasi. Kalau semuanya sehat, warga juga akan ikut serta memahami PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) seperti apa. Jangan fokus pada razia dan juga penutupan,” tandasnya. (Anto/zai)

Back to top button