Agama

PWNU Banten Sambangi DPRD Banten Bahas Hibah

SERANG, LBCPengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten menyambangi gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Jum’at (13/8/2021). Kedatangan para ulama itu selain bertujuan untuk bersilaturahim, juga meminta dukungan wakil rakyat atas hibah tanah dan gedung yang akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PWNU Banten.

Kedatangan PWNU yang diwakili Sekretaris PWNU Banten Amas Tajudin itu diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo didampingi Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi dan anggota Komisi IV Juheni M Rois di ruang Pimpinan DPRD.

“Maksud dan kedatangan perwakilan pengurus NU Banten itu untuk bersilaturahmi dan meminta dukungan kami DPRD Banten atas rencana penyerahan aset tanah serta gedung ke MUI dan PWNU Banten,” terang Budi Prajogo usai pertemuan dengan PWNU.

Dipastikan Budi, soal penyerahan hibah tanah sudah disetujui pihaknya untuk mendukung MUI dan PWNU Banten dalam meningkatkan pelayananan ummat.

Advertisement

“Tentu ini (lawatan PWNU-red) rangkaian proses dari persetujuan DPRD melalui pembentukan Pansus Pelepasan Aset Barang Milik Daerah,” jelas Budi yang juga selaku Koordinator Pansus VI DPRD Provinsi Banten itu.

Budi berharap, proses penyerahan aset tanah di pansus tidak memakan waktu lama dan barang milik daerah (BMD) yang akan dihibahkan Pemprov Banten kepada MUI dapat bermanfaat untuk digunakan dakwah dan NU melaksanakan tugasnya sebagai pelayan ummat. Dijelaskan Politisi PKS ini, hibah tanah itu sebagai bentuk perhatian Pemprov Banten terhadap ummat Islam yang telah berperan penting dalam pembangunan keagamaan masyarakat banten.

Insya Allah dengan dukungan operasional itu bisa bermanfaat, sehingga MUI dan NU dapat membantu pemprov Banten menjalankan peran dakwah NU dan MUI,” katanya.

Setelah gedung menjadi milik ummat seutuhnya, Budi berharap, dapat dioptimalkan dalam pengembangan dakwah, serta memberikan nilai positif bagi pembangunan keagamaan di Provinsi Banten.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi III Gembong R Sumedi menambahkan, meski tidak menemukan permasalahan di masa mendatang, pansus tetap melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemindahan aset dari Pemprov Banten kepada MUI dan PWNU. Kata Gembong, pihaknya sudah menerima saran dari BPK agar pihaknya mengikuti prosedur sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

“Saya rasa dalam dua sampai tiga hari ke depan dapat diparipurnakan. Tetapi, kalau ada proses yang harus ditempuh lagi atas saran BPK, ada baiknya kita ikuti, supaya di kemudian hari kita tidak menemukan masalah,” katanya. “Tentunya, kita ingin aset ini dapat bermanfaat bagi PWNU dan ummat yang merupakan binaan dari NU, dan kita juga dapat tenang memanfaatkan aset ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris PWNU Banten Amas Tajudin berharap, Pansus secepatnya menyelesaikan pembahasan dan memparipurnakan hibah tanah untuk pembangunan gedung oleh MUI dan PWNU Banten. Tentunya, kata Amas, dengan tetap mengikuti prosedur Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan tahapan pembahasan yang dilakukan Pansus.

“Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, keberkahan, dan kemudahan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, jajaran Pemprov Banten, serta Pansus Hibah Tanah DPRD Provinsi Banten dalam menjalankan tugas,” ucapnya. (sofi mahalali/zai)

Back to top button