Pemerintahan

Rawan Bencana, Pemkab Pandeglang Belum Punya Perda Kebencanaan

PANDEGLANG, LBC – Meskipun Pandeglang termasuk wilayah rawan bencana alam, Pemkab Pandeglang sampai saat ini belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebencanaan, karena berbagai kendala.

Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang, Usep Sugih Mulyadi mengakui, pihaknya belum mempunyai Perda tentang Kebencanaan. Pihaknya baru akan membahas hal tersebut dengan Komisi IV DPRD Pandeglang.

“Ya, kita belum punya perda penanggulangan bencana. Tetapi, kita sudah membahas diinternal dan akan kita sampaikan kepada komisi agar segera diusulkan mengenai perda itu. Perda penting sekali, karena memang di Pandeglang sering terjadi bencana,” ungkap Usep di ruang kerjanya, Rabu (18/8/2021).

Diungkapkan Usep, Perda Kebencanaan sudah dibahas sejak 2015, tetapi sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Hal itu dipicu beberapa persoalan yang tidak bisa disampaikan kepada publik.

Advertisement

“Perda itu (Kebencanaan-red) masuknya inisiatif dewan. Tetapi, kemarin dewan dari Komisi IV sudah menindaklanjuti,” katanya.

Menurut Usep, Perda tentang Kebencanaan harus segera dibuat dan dibahas secara terperinci agar tidak menimbulkan persoalan. Soalnya, lanjut Usep, BPBD Pandeglang akan naik tipe awal Desember 2021 dan harus dilengkapi dengan Perda Kebencanaan sebagai dasar atau landasan mitigasi bencana.

“Banyak manfaatnya (adanya Perda Kebencanaan-red). Masak iya kita naik kelas tetapi belum memiliki Perda Kebencanaan. Insya Allah segera kita bahas dengan dewan,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat berjanji, pihaknya dalam waktu dekat akan mengadakan hearing dengan BPBD Kabupaten Pandeglang membahas rencana pembentukan Perda Kebencanaan. Habibi pun mendesak dinas terkait segera membuat rancangan dokumennya agar bisa segera dimasukkan pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2021.

“Kita segera duduk bersama dengan BPBD. Saya pastikan, kalaupun tahun depan belum bisa jadi perda, tetapi kita akan masukan dalam prolegda 2021,” tegasnya. (rie/zai)

Back to top button