Pemerintahan

Realisasi Masih Minim, Penarikan Retribusi IMB Tunggu Revisi Perda

SERANG, LBC– Pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota serang tahun ini realisasinya masih minim, baru Rp1,9 miliar dari target Rp15 miliar. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sudah tidak diperkenankan memungut retribusi IMB sebelum Peraturan Daerah (Perda) tentang IMB direvisi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Demikian diungkapkan Kapala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang Hari W Pamungkas saat ditemui awak media di gedung DPRD Kota Serang, Rabu (15/9/2021). Hari menjelaskan, sebelum ada pergantian Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PGB), maka pihaknya tidak diperkenankan memungut retribusi IMB.

“Jadi pungutan retribusi itu bukan tidak ada, melainkan belum bisa dilakukan sebelum perda yang baru disahkan,” terang Hari.

Lebih jauhh Hari menjelaskan, masih berlakunya Perda tentang Retribusi IMB bukan tidak ada pungutan, tapi pungutan nilai retribusi tidak bisa dibebankan dulu kepada masyarakat sambil menunggu perda selesai direvisi berdasarkan ketetapan Kemendagri pada 2 Agustus 2021.

Advertisement

“Karena itu, kami pemerintah daerah akan melakukan diskresi dengan menerbitkan regulasi. Tentunya atas rekomendasi dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Hari mengakui, saat ini capaian retribusi IMB masih minim, baru sekira Rp1,9 miliar dari target Rp15 miliar atau baru sekira 13 persen.

“Ini harus pararel (revisi perda-red), regulasi transisi harus diterbitkan sambil percepatan perda,” katanya.

Hari pun belum bisa mengatakan bahwa sisa target retribusi sebesar Rp13 miliar gagal terserap untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya akan melakukan peninjauan terlebih dahulu pada pembahasan perubahan, apakah hitungan target sebesar Rp15 miliar terukur secara rasional, dan didukung aturan atau tidak.

“Kita lihat saja. Kalau dilihat angka, realistis saja tidak akan tercapai. Tentunya kami harus menyiapkan sumber PAD lain untuk menutupi kekurangan dari IMB,” ujarnya.

Menurut Hari, untuk menjaga kestabilan keuangan daerah, banyak strategi yang bisa dilakukan. Semisal mengurangi belanja pada anggaran perubahan.

“Bisa kita kurangi belanja sebesar defisitnya, atau strategi keduanya, kombinasi belanja dan menambah pendapatan. Itu kan bisa dilakukan dalam perubahan,” tandasnya. (Sofi Mahalali/zai)

Back to top button