Pemerintahan

Satgas Pencegahan Saber Pungli Terima 37.890 Aduan

SERANG, LB– Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) mencatat, terhitung dari sejak berdiri Saber Pungli pada 2016 sampai September tahun ini sudah menerima 37.890 aduan dugaan pungli dan korupsi, serta berhasil mengamankan uang dari Operasi Tangkap Tangannya (OTT) mencapai Rp325 miliar.

Hal itu terungkap pada acara Pembinaan Pegawai oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Serang di kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang, terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Jumat (16/10/2021). Acara bertujuan untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Acara dihadiri Kepala Kantor I Imigrasi Kelas I Non TPI Serang Victor Manurung dan menghadirkan nara sumber Anggota Pokja Satgas Pencegahan Saber Pungli Betty Bw Sumakud dan Dewan Pembina Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI) Agustian.

Anggota Pokja Satgas Pencegahan Saber Pungli Betty Bw Sumakud mengatakan, dari laporan yang masuk di seluruh Indonesia, baik send massage service (SMS), online, maupun pengaduan langsung, termasuk di Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang ada di daerah ditindaklanjuti.

Advertisement

“Jadi, dari awal berdirinya Satgas Saber Pungli itu tahun 2016 sesuai Perpres 87 tahun 2016. Sampai September tahun ini, untuk aduan sudah 37.890 kasus, sementara uang OTT mencapai Rp325 miliar,” ungkap betty.

Dijelaskan Betty, aduan tersebut ada yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) Pendidikan, Pertanahan, kepengurusan sertifikat, Lapas, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

“Yang ditindaklanjuti sudah banyak (kasus pungli dan korupsi-red), ada juga yang diproses hukum di pengadilan, ada juga yang hanya diselesaikan secara administrasi,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang Victor Manurung menjelaskan, acara pembinaan pegawai di instansinya untuk memberikan penguatan bagaimana menuju wilayah bebas korupsi.

“Jadi, bagaimana kami merubah mindset supaya pelayanan kami kepada masyarakat lebih baik menuju WBK. Upayanya, kami membuat beberapa inovasi dan juga beberapa media pengaduan masyarakat untuk memudahkan pelayanan,” ujarnya.

Terkait itu, Dewan Pembina MAPI Agustian menambahkan, kedatangannya untuk melakukan penguatan yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan.

“Intinya membangun sistem yang baik, tidak korupsi, dan bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” jelasnya. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button