Hukrim

Soal Korupsi, WH: Tahan Aja Biar Kapok

SERANG, LB– Sedikitnya sudah lima kasus korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Atas fenomena itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mempersilakan para pelaku tindak pidana korupsi untuk ditahan agar memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pejabat lainnya.

Diketahui, kasus korupsi yang ditangani Kejati Banten itu, meliputi pengadaan lahan Samsat Malingping Labak, hibah Pondok Pesantren (Ponpes), pengadaan masker, pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Banten dan studi kelayakan lahan SMA dan SMK.

Kejati pun sudah menetapkan beberapa tersangka pada kasus-kasus tersebut. Seperti kasus dugaan korupsi masker berinisial LS yang merupakan pejabat PPK Dinkes, kemudian AS dan WF dari pihak swasta atau penyedia masker. Kemudian kasus pengadaan lahan Samsat Malimping Lebak, Kejati menetapkan Kepala Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Malingping Lebak SMD sebagai tersangka.

Selanjutnya, tersangka kasus hibah ponpes, yakni Kepala Biro Kesejahtraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten IS dan ketua tim evaluasi penyaluran hibah ponpes TS. Kemudian AS dari pengurus ponpes penerima bantuan hibah, AG yang merupakan honorer Biro Kesra Banten, dan ES dari pihak swasta.

Advertisement

Selain itu, baru-baru ini Kejati Banten juga menetapkan tersangka kasus studi kelayakan lahan SMA dan SMK. Yakni, AS selaku honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan JW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga mantan Sekretaris Dindikbud Provinsi Banten.

Menanggapi kasus itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mempersilakan pihak yang melakukan tindak pidana korupsi untuk ditahan.

“Tahan saja kalau memang salah, bagus biar yang lain pada kapok,” ujar orang nomor satu di Banten yang akrab disapa WH itu usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa memperingati HUT ke-21 Provinsi Banten di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (4/10/2021).

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini juga mengungkapkan, pihaknya sengaja menaikkan gaji pegawai di Pemprov Banten semasa kepemimpinannya untuk menghindari tindakan korupsi.

“Gaji dinaikin masih korupsi, tahan aja. Kalau kambing gampang tinggal dikurungin. Kalau orang korupsi kan mental, itu perilaku,” tukasnya dengan nada kesal. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button