HeadlineHukrimPemerintahan

Tangani 21 Perkara, Kejati Banten Selamatkan Rp19 M Kerugian Negara

SERANG, LB – Semester 1 tahun 2022 ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sudah menangani 21 perkara dan menyelamatkan kerugian negara hingga Rp19 miliar.

Demikian diungkapkan Kepala Kejati (Kajati) Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak usai acara Penandatangan Pakta Integritas seluruh kepala daerah bersama Kejati dan Kejari di Banten. Penandatanganan Pakta Integritas disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten.

“Semester 1 tahun ini kita sudah tangani 21 perkara dan telah menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp19 miliar,” ungkap Leonard.

Saat ini juga, kata Leonard, pihaknya sedang menangani sembilan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sebagian besar menjerat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus, kata Leonard, dipicu para abdi negara tersandera komitmen fee atau ijon proyek.

Advertisement

Soap Pakta Integritas, disebutkan Leonard, isinya komitmen bersama dan rencana aksi sebagai bentuk ikhtiar bersama mencegah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam membagun Provinsi Banten yang lebih inklusif. Dijelaskan Leonard, tujuan penegakkan hukum yaitu menjaga kewibawaan pemerinth dan melindungi kepentingan masyarakat.

“Dengan postur ekonomi yang sehat dan potensi keuangan yang cukup, Provinsi Banten harus terdepan dalam membangun masyarakat,” ujar Leonard.

“Hari ini kita bersama untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme,” imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar berharap, penandatanganan Pakta Integritas mewujudkan Provinsi Banten bebas KKN dan menghasilkan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Terima kasih kepada Pak Kajati yang telah menginisiasi,” ucap Al Muktabar.

“Ini adalah ikhtiar kita bersama. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini sebagai bagian untuk terus menerus melaksanakan tugas pemerintahan,” harapnya.

Pada akhirnya, kata Al Muktabar, apa yang ditandatangani bersama akan diimplementasikan, dimana di dalamnya ada tanggung jawab kepada sesama dan juga kepada Allah SWT dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin. Untuk itu, diharapkan semua bisa amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

“Terima kasih atas kerja sama semua pihak yang menunjukkan bahwa apa yang akan kita lakukan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. (Hendra Hermawan/zai)

Back to top button