HeadlineHukrim

Terima Suap Parkir Rp530 Juta, Kepala Dishub Cilegon Diseret Kejari

CILEGON,LBC – Ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon Uteng Dedi Apendi ditangkap dan diamankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Kamis (19/8/2021) sekira pukul 17.00 WIB. Uteng diduga menerima suap syarat penerbitan Surat Pengelolaan Tempat Parkir (SPTP) di Pasar Baru Cilegon, Kecamatan Jombang, Cilegon.

Sebelumnya, Uteng dijemput tim penyidik Kejari Cilegon dan tiba di kantor Kejari Cilegon sekira pukul 09.00 WIB untuk dilakukan pemeriksaan sebelum akhirnya resmi ditahan pada pukul 17.00 WIB.

Kepala Kejari (Kajari) Cilegon Ely Kusumastuti mengungkapkan, tim penyidik Kejari Cilegon menemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi atas sangkaan tipikor terhadap Uteng. Pihaknya juga menemukan petunjuk alat bukti surat serta barang bukti yang memperkuat dugaan adanya tipikor.

“Kami berdasarkan bukti permulaan yang cukup menetapkan seorang tersangka selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang masih aktif,” ungkapnya.

Advertisement

Uteng selaku Kepala Dishub Cilegon, kata Ely, diduga telah menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kegiatan melawan hukum, yakni menerima sejumlah uang untuk keperluan atau syarat penerbitan SPTP parkir di Pasar Baru Cilegon, Lingkungan Keranggot, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Cilegon.

“Sampai dengan hasil penyidikan saat ini, tersangka telah menerima mahar untuk keperluan pribadinya sebesar kurang lebih Rp530 juta,” bebernya.

Uteng, lanjut Ely, menerima uang suap dari pihak swasta terkait urusan perparkiran. Pihak swasta itu sendiri, sambung Ely, saat ini berstatus sebagai saksi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, diungkapkan Ely, pihaknya akan melakukan penahanan terhadap Uteng selama 20 hari di Lapas Cilegon. Tersangka, disebutkan Ely, terjerat Pasal 12 huruf a UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 11 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya. (Anto/zai)

Back to top button