HeadlinePemerintahan

Walikota Cilegon : Stop Pungutan Parkir di Pasar Kranggot

CILEGON, LBC – Walikota Cilegon Helldy Agustian menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya pungutan parkir yang meresahkan di Pasar Kranggot. Orang nomor satu di Kota Baja itu pun berencana  mengambil kebijakan untuk menghentikan pungutan tersebut.

Kebijakan itu diambil setelah Helldy mengumpulkan jajarannya, mulai dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon Maman Mauludin, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon Uteng Dedi Apendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Cilegon Safrudin, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Cilegon Juhadi M Syukur, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pemkot Cilegon Agung Setiabudi di ruang Rapat Walikota, Kamis (29/7).

Usai rapat, Helldy menegaskan bahwa pada dasarnya Pemkot Cilegon ingin melindungi masyarakat dari pungutan parkir liar yang dinilai marak di Pasar Kranggot.

“Pada prinsipnya ini baru inisiasi atau percobaan karena melihat secara internal dari hasil rapat bahwa banyaknya  keluhan masyarakat tentang pungutan tersebut. Misalnya ketika warga beli di tempat sayur bayar parkir, di tempat daging juga bayar sehingga memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Advertisement

Ke depan, sambung Helldy, Pemkot Cilegon hanya akan memberlakukan satu pintu pembayaran parkir di Kranggot. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan kajian secara mendalam agar tidak menyalahi peraturan.

“Kami ingin juga melihat nanti situasinya. Kalau ini memang punya Disperindag harus ada peralihan barang milik daerah kepada Dishub terlebih dahulu. Nantinya kita juga akan melakukan mekanisme tender dengan harga yang tertinggi, sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita terangkat dengan adanya penyewaan lahan parkir dan pajak dari retribusi ini,” katanya.

Mengenai target pendapatan dari parkir untuk kas daerah Kota Cilegon, Helldy yakin potensinya bisa mencapai Rp1,5 miliar dalam satu tahun.

“Karena memang pencapaian pendapatan dari pasar ini sangat kecil yang dirasakan Pemkot Cilegon saat ini. Jadi, kita akan mengevaluasi dan mengkaji secara lebih dalam,” katanya.

Helldy menegaskan bahwa penyetopan parkir yang bikin heboh masyarakat dalam beberapa hari ini hanya bersifat sementara. Hal itu karena Pemkot Cilegon sedang fokus pada penanganan Covid-19.

“Jadi nanti kalau Covid sudah mereda, ada tim yang akan melakukan kajian lebih lanjut dan lebih detail. Bahkan bukan cuma Kranggot, semua potensi yang ada di Kota Cilegon akan kita data berapa banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon Uteng Dedi menjelaskan bahwa penerapan parkir ini merupakan inisiatif jajaran Dishub untuk menaikan PAD Kota Cilegon.

“Tujuannya untuk menaikan PAD Kota Cilegon, akan tetapi kami belum koordinasi dengan Pak Wali (menyebut Walikota Cilegon-red), sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut Uteng mengatakan, pihaknya menjamin bahwa pemberlakuan parkir ini nantinya bukan merugikan masyarakat, justru menguntungkan.

“Dengan adanya parkir yang dikelola dengan baik ini nantinya akan menguntungkan masyarakat, selain pembayaran yang satu pintu, juga penataan parkir lebih rapih. Jadi masyarakat juga akan nyaman apabila ingin berbelanja di Pasar. Dan bila nanti masyarakat belum sampai 10 menit berada di pasar itu tidak perlu bayar parkir,” jelasnya.

Informasi yang diterima LBC, sejumlah warga mempertanyakan pungutan parkir sebesar Rp2000 yang dilakukan pihak Dishub bekerjasama dengan pihak ketiga diberlakukan untuk setiap kendaraan yang memasuki area Pasar Kranggot. (Mim/zai)

Back to top button