Pemerintahan

Wow! Anggaran Menjahit Baju Dinas Dewan Telan Rp600 Juta

TANGERANG, LBC – Setelah pengadaaan baju dinas Anggota DPRD Kota Tangerang di tengah pandemi Covid-19 yang menelan biaya hingga Rp675 juta mendapat sorotan berbagai pihak, kini muncul kabar mencengangkan lainnya, yakni sekretariat DPRD juga mengalokasikan biaya menjahit baju dinas tersebut yang menelan anggaran hingga Rp600juta dari APBD Kota Tangerang, sehingga total anggaran baju dinas DPRD mencapai Rp1,275 miliar.

Disinggung soal kabar tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Fraksi Demokrat Gunawan Dewantoro berkelit tidak tahu menahu soal anggaran baju dinas, apalagi ada biaya menjahitnya yang nilainya fantastis mencapai Rp600 juta tersebut.

“Jadi, terus terang saja saya baru tahu (soal anggaran baju dinas dan biaya menjahitnya yang mencapai Rp600 juta-red). Jadi, tadi siang dari kawan saya bahwa saat ini sedang ada berita yang tanda petik menyudutkan di tengah pandemi ini, dimana dewan menaikan anggaran empat kali lipat. Karena saya sendiri sebagai dewan nggak tahu pagu anggaran itu nilainya berapa,” ujar Gunawan berkelit di hadapan wartawan, Kamis (5/8).

“Saya juga bingung angka itu sebetulnya angka darimana. Yang saya tangkap itu saya kira di angka 675 juta. Kalau dikalkulasikan rata-rata Rp2,7 juta, kok tiba-tiba muncul angka lain. Itu saya tidak tahu,” kilah Gunawan yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang tersebut.

Advertisement

Gunawan pun berjanji, jika betul ditemukan angka Rp600 juta untuk biaya menjahit, maka pihaknya akan meminta klarifikasi dari Sekretariat DPRD.

“Kalau memang ada temuan yang merasa janggal, kita mempersilahkan temen jurnalis untuk menelurusi angka-angka tersebut dan harus diklarifikasi,” sarannya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan bahwa pengadaan baju dinas DPRD merupakan anggaran rutin dan telah memiliki Peraturan Walikota (Perwal). Disingung soal kepekaan sosial wakil rakyat di tengah pandemi Covid-19, Gatot berdalih jika pihaknya sudah pernah melakukan pembatalan pengadaan barang seperti kendaraan roda empat.

“Kalau soal sense of crisis (kepekaan) sudah saya sampaikan. Jangankan itu (baju dinas dewan-red), kendaraan roda empat saja kita batalkan. Gedung DPRD aja kita batalkan, pembelian mobil saja enggak jadi,” dalihnya.

Gatot juga berdalih tidak mengetahui detil teknis pengadaan baju dinas. Ia malah menyarankan wartawan menanyakan hal serupa kepada pimpinan DPRD lainnya, seperti Turidi, Tengku, dan Kosasih.

“Jadi, kalau teknis kita kurang paham. Makanya cek ke sekretariat dulu kalau soal sense of crisis, coba cek juga ke temen-temen dewan lainnya,” tukasnya. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button