Politik

Wujudkan Pesta Demokrasi Sehat, Bawaslu Gandeng UMT

TANGERANG, LBC– Pengawasan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dinilai penting untuk menciptakan demokrasi berkeadaban. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang perdana melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Universitas Muhamaddiyah Tangerang (UMT) di Kampus UMT Kota Tangerang, Selasa (7/9/2021).

Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim mengatakan, kerjasama dengan UMT merupakan program Bawaslu sebagai upaya proses edukasi politik kepada masyarakat yang dinilai tidak cukup dilakukan hanya oleh Bawaslu, melainkan juga perlu menggandeng civitas akademis.

“Maka, perlu dan sangat berkepentingan kami melakukan kerjasama dengan insan akademik, hari ini kita berkolaborasi melakukan MoU dengan UMT,” terangnya.

Kegiatan kongkritnya, kata Agus, bisa dalam bentuk penelitian – penelitian di lapangan dengan  riset atau mungkin menjelang pemilu mendatang melakukan edukasi kepada masyarakat.

Advertisement

Dengan terjalinnya kesepakatan tersebut, Agus berharap, pihaknya dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat secara akademik melalui kajian – kajian bersama dosen yang berkompeten, sehingga memberikan informasi berkualitas demi kemajuan demokrasi, khususnya di Kota Tangerang.

Dijelaskan Agus, pihaknya menjalin kerjasama dengan UMT karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan fokus pada kepemiluan, pengamat politik, dan lain-lain.

“Nanti edukasi yang diharapkan, ada pertukaran bagaimana bisa dosen berkompeten untuk mengedukasi masyarakat kita kolaborasikan secara bersama,” jelasnya.

Kerjasama dengan UMT, dipastikan Agus, perdana dilakukan Bawaslu dalam kepemiluan. Pihaknya juga sedang menjajaki kerjasama dengan kampus lainnya di Kota Tangerang.

Di tempat yang sama, Rektor UMT Ahmad Amarullah menyambut baik kerjasama dengan Bawaslu terkait kepemiluan. Menurutnya, MoU menjadi media pembelajaran politik bagi para mahasiswa UMT. Tidak hanya itu, kerjasama juga bentuk tanggungjawab moral dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, sehingga terlaksana dengan langsung, jujur, dan adil.

“Kalau hanya komisioner yang ada terbatas, sehingga agak terhambat dalam hal informasi, soal pelanggaran yang mungkin terjadi,” terangnya.

Selain itu, sambungnya, Bawaslu bisa memanfaatkan ruang para dosen  – dosen yang memahami dan menguasai teori dan segala hal tentang politik. Seperti dosen FISIP, serta pembuat draf regulasi seperti Fakultas Hukum yang siap dijadikan nara sumber. (Eky Fajrin/zai)

Back to top button